µJAKARTA – Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Mesakh Mirin membantah komentar Wasekjen DPP PAN Rosaline Rumaseuw di sejumlah media yang meminta pemerintah membuat rumah sakit (RS) khusus pejabat. Bagi Mesakh, usulan tersebut datang dari pribadi Rosaline bukan sikap resmi PAN.
“Ketum (Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan) tidak pernah berikan arahan (seperti itu). Arahan Ketum jelas, bahu membahu ikut menyelesaikan covid tanpa melihat pejabat atau rakyat,” kata Mesakh saat dihubungi wartawan Lintas Parlemen, Jakarta, Rabu (8/7/2021).
Mesakh yang juga Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah kesehatan ini mengatakan, usulan itu sangat jauh dari kebijakan PAN yang sangat peduli dengan rakyat. Mengingat saat ini PAN bersama pemerintah ikut menyelesaikan permasalahan bangsa yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19.
Menurut Mesakh, yang perlu dilakukan saat ini memperbaiki fasilitas kesehatan dan kekurangan tenaga kesehatan di sejumlah daerah. Kedua hal tersebut yang harus diperhatikan selama Pandemi Covid-19, bukan membuat RS khusus pejabat.
“Bagi kami di PAN, usulan ini tentu tidak tepat karena sejumlah fasilitas kesehatan di berbagai daerah hampir lumpuh dengan banyaknya pasien COVID-19. Belum lagu masalah tenaga kesehatan yang kurang sehingga kewalahan,” ujar Mesakh asal Dapil Papua ini.
“Untuk itu, pemerintah perlu fokus menyelesaikan persoalan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Soal rumah sakit khusus pejabatbtidak perlu lah,” sambungnya.
Mesakh menceritakan, di beberapa RS di negara sahabat tidak ada membedakan antara RS rakyat dengan pejabat. Namun, semua RS sama.
“Saya ambil contoh, di negara tetangga kita Thailand itu bagus, semua rumah sakit tidak ada kelas satu, dua atau tiga. Semua diperlakukan sama antara pejabat dan rakyat biasa dengan kualitas sama,” terang Mesakh.
Sebagai informasi, usulan Rosaline Rumaseuw tekait usulan rumah sakit khusus pejabat itu disampaikan saat menjadi pembicara di webinar survei Median, Rabu (7/7/2021) kemarin.
Pernyataan Rosaline itu hasil dari pengalamannya membantu pejabat negara yang dinyatakan positif COVID-19 oleh dokter. Namun para pejabat itu kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan memadai. (HMS)
