JAKARTA – Kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap keuangan negara dalam tiga tahun terakhir tercatat sangat signifikan. Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan total setoran BUMN mencapai Rp1.200 triliun, dengan tren peningkatan sekitar Rp50 triliun per tahun.
Meski demikian, Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah lengah. Ia menilai, di balik kontribusi besar sejumlah BUMN, masih banyak perusahaan pelat merah—termasuk anak dan cucu usahanya—yang justru membebani keuangan negara akibat kerugian dan pembengkakan biaya operasional.
Menurut politisi dari Partai NasDem itu, kondisi ini menyebabkan pemerintah tetap harus menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk menutup kerugian BUMN yang tidak sehat.
“Memang ada BUMN yang mencetak laba besar dan berkontribusi triliunan bagi negara. Namun, jumlah BUMN yang merugi juga tidak sedikit, bahkan harus disubsidi melalui PMN,” ujarnya.
Rudi menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh BUMN, tidak hanya pada perusahaan induk, tetapi juga hingga ke level anak dan cucu perusahaan. Ia mendesak agar Kementerian BUMN mengambil langkah tegas terhadap entitas yang terus merugi dan berpotensi menggerus keuntungan induk perusahaan.
“Perlu ada tindakan nyata dari Menteri BUMN untuk menertibkan seluruh lini BUMN. Jangan sampai keuntungan yang sudah diraih justru tergerus oleh anak perusahaan yang tidak sehat,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, pemerintah dan DPR juga telah menyetujui pemberian PMN kepada 10 BUMN dengan total nilai mencapai Rp73,26 triliun. Kebijakan ini dinilai perlu diiringi dengan pengawasan ketat agar dana negara benar-benar digunakan untuk memperbaiki kinerja perusahaan, bukan sekadar menutup kerugian berulang.
