JAKARTA – Polemik beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kembali mengemuka. Di tengah perdebatan publik soal transparansi dan distribusi penerima manfaat, Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI sekaligus Sekjen DPP Partai Golkar M. Sarmuji, membuka kembali catatan lamanya pada 2022 yang hingga kini dinilainya belum terjawab secara tuntas.
Saat itu, dana abadi LPDP telah mencapai Rp99,10 triliun. Sarmuji menilai angka jumbo tersebut seharusnya menjadi instrumen mobilitas sosial, bukan sekadar fasilitas pendidikan lanjutan bagi kelompok yang sejak awal sudah memiliki privilese ekonomi dan akses.
“Tahun 2022 lalu saya sudah sampaikan, penerima LPDP kebanyakan orang kaya. Kami ingin ada upaya atau afirmasi kepada anak-anak yang tidak mampu yang kesulitan memenuhi kriteria persyaratan penerima beasiswa LPDP,” tegas Sarmuji saat dimintai tanggapan terkait polemik terbaru.
“Terkait polemik LPDP yang kembali mencuat, tahun 2022 lalu saya sudah sampaikan, penerima LPDP kebanyakan orang kaya, kami ingin upaya atau afirmasi kepada anak-anak yang tidak mampu yang kesulitan memenuhi kriteria persyaratan penerima beasiswa LPDP, termasuk juga untuk sekolah-sekolah pesantren dan sebagainya, sehingga semua anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dan kemampuan yang sama,” jelas Sarmuji.
Jejak Ketimpangan Akses
Sejumlah pengamat pendidikan yang dihubungi dalam penelusuran ini menyebut persoalan LPDP bukan semata pada besaran dana, melainkan pada desain seleksi. Standar kemampuan bahasa asing, riwayat pendidikan di kampus unggulan, hingga rekam jejak organisasi kerap menjadi indikator utama. Bagi siswa dari kota besar dengan akses kursus dan jaringan akademik internasional, kriteria ini relatif mudah dipenuhi.
Namun, bagi lulusan daerah tertinggal atau pesantren tradisional, tantangan administratif dan teknis menjadi hambatan awal. Mulai dari keterbatasan pelatihan TOEFL/IELTS, akses informasi yang tidak merata, hingga minimnya pendampingan penyusunan dokumen aplikasi.
Sarmuji secara khusus menyoroti kelompok ini. Ia menilai negara perlu menghadirkan kebijakan afirmatif, bukan sekadar membuka pendaftaran secara formal.
“Dana abadi LPDP sebesar Rp99,10 triliun harus dibuka akses seluas-luasnya kepada seluruh anak Indonesia, termasuk anak kurang mampu dan pesantren-pesantren,” ujar Sarmuju mengulang sikapnya.
Afirmasi atau Standar Ganda?
Dalam investigasi ini, sejumlah sumber internal di lingkungan pendidikan tinggi menyebut wacana afirmasi kerap berbenturan dengan kekhawatiran turunnya standar kualitas. Namun, Sarmuji menepis anggapan tersebut.
Baginya, afirmasi bukan berarti melonggarkan mutu, melainkan memberi dukungan pra-seleksi: pelatihan bahasa gratis, bimbingan penyusunan esai, hingga subsidi biaya tes internasional.
“Sehingga semua anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dan kemampuan yang sama,” lanjut Sarmuji.
Artinya, kesetaraan tidak berhenti pada pintu pendaftaran, tetapi sejak tahap persiapan.
Momentum Evaluasi Total
Polemik terbaru dinilai menjadi momentum untuk audit kebijakan secara menyeluruh: siapa yang paling banyak menerima, dari latar belakang ekonomi apa, dan dari wilayah mana. Transparansi data penerima berdasarkan kategori sosial-ekonomi disebut penting untuk mengukur apakah LPDP telah benar-benar menjadi alat pemerataan atau justru memperlebar kesenjangan.
Fraksi Partai Golkar, menurut Sarmuji, akan terus mendorong pembahasan ini dalam fungsi pengawasan DPR. Ia menegaskan bahwa dana pendidikan adalah amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa diskriminasi.
Dengan dana abadi yang terus tumbuh setiap tahun, pertanyaan mendasar kini kembali muncul: apakah LPDP telah menjadi jembatan bagi anak-anak dari pelosok dan keluarga prasejahtera, atau masih didominasi mereka yang sejak awal sudah selangkah lebih maju?
Jawaban atas pertanyaan itu, menurut Sarmuji, tidak cukup dengan klarifikasi sesaat, melainkan reformasi sistem yang menyentuh akar persoalan.
