JAKARTA – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di Kabupaten Sambas memicu antrean panjang di sejumlah SPBU membuat anggota dewan Senayan geram. Mengingat warga dilaporkan harus menunggu hingga empat jam untuk mendapatkan bahan bakar bersubsidi tersebut.
Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Komisi XII, Cornelis, yang menuntut pertanggungjawaban dari Pertamina.
Cornelis yang juga merupakan mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode menilai persoalan kelangkaan BBM di wilayah tersebut sebenarnya bukan masalah baru. Ia mengaku sudah berulang kali mengingatkan pemerintah dan otoritas energi terkait kebutuhan tambahan pasokan BBM bagi Kalbar, termasuk dalam rapat resmi bersama BPH Migas pada 29 Januari 2026 lalu.
Menurut Cornelis, saat masih menjabat sebagai gubernur, ia sudah berkali-kali meminta penambahan stok BBM untuk Kalimantan Barat, namun permintaan tersebut tidak kunjung terealisasi.
“Dulu waktu saya masih gubernur, saya berkali-kali meminta tambahan stok BBM untuk Kalbar, tapi tidak pernah terealisasi. Bahkan saya sampai bolak-balik ke Balikpapan karena pusat Pertamina Regional Kalimantan ada di sana,” ujar Cornelis dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (16/3/2026).
Ia menegaskan, kelangkaan yang terjadi di Sambas tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena telah mengganggu aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, Pertamina diminta segera mengambil langkah cepat untuk menormalisasi distribusi BBM di wilayah tersebut.
Cornelis menilai tanggung jawab penanganan krisis ini tidak hanya berada pada Pertamina wilayah Kalimantan Barat, tetapi juga pada Pertamina Regional Kalimantan yang berpusat di Balikpapan.
“Pertamina harus bertanggung jawab. Terutama yang di wilayah Kalimantan Barat, tetapi Pertamina di Balikpapan juga harus segera memastikan pasokan BBM dikirim ke Kalbar agar kelangkaan ini tidak terus terjadi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta Pertamina pusat untuk turun tangan langsung mengintervensi persoalan distribusi tersebut. Menurutnya, langkah cepat diperlukan untuk memastikan tidak ada hambatan non-teknis yang memperburuk kondisi di lapangan.
Cornelis bahkan mengingatkan kemungkinan adanya praktik tidak bertanggung jawab yang dapat memengaruhi distribusi BBM di tingkat SPBU.
“Pertamina pusat harus segera melakukan intervensi agar dipastikan tidak ada kendala non-teknis. Jangan sampai ada indikasi oknum yang menekan SPBU sehingga masyarakat yang akhirnya dirugikan,” katanya.
Lebih jauh, Cornelis juga menyoroti persoalan struktural dalam sistem distribusi energi di Kalimantan Barat. Ia menilai jalur distribusi yang saat ini sangat bergantung pada satu titik distribusi memiliki risiko tinggi terhadap stabilitas pasokan BBM di daerah-daerah kabupaten.
Saat ini, sebagian besar distribusi BBM di Kalbar bertumpu pada jalur logistik melalui Pontianak, yang menurutnya membuat daerah lain rentan mengalami kelangkaan ketika terjadi gangguan pasokan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah dan Pertamina untuk menyiapkan solusi jangka panjang berupa pembangunan infrastruktur energi yang lebih kuat, termasuk pelabuhan logistik yang mampu menampung pasokan BBM dalam jumlah besar.
“Kalbar harus punya pelabuhan besar yang mampu menampung pasokan BBM secara memadai. Kalau distribusi hanya terpusat di Pontianak seperti sekarang, risikonya sangat tinggi dan daerah lain bisa kembali mengalami kelangkaan,” tutupnya.
Kelangkaan Pertalite di Sambas sendiri menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, terutama bagi nelayan, petani, serta pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada BBM bersubsidi. Hingga kini, masyarakat berharap distribusi BBM segera kembali normal agar antrean panjang di SPBU dapat teratasi.
