JAKARTA — Wacana penetapan Mohammad Natsir sebagai Bapak Negara Kesatuan Republik Indonesia serta penetapan 3 April sebagai Hari NKRI memicu perhatian luas. Sejumlah kalangan di parlemen mulai menelaah aspek historis, yuridis, hingga implikasi politik dari usulan tersebut.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Hidayat Nur Wahid, sebelumnya menyuarakan dukungan atas usulan tersebut. Namun, di balik dukungan itu, muncul kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam dasar penetapan agar tidak menimbulkan polemik baru.
Jejak Historis: Mosi Integral di Tengah Tarik Ulur Politik
Fakta sejarah menunjukkan bahwa pada 3 April 1950, Natsir mengajukan Mosi Integral yang mendorong pembubaran Republik Indonesia Serikat. Mosi tersebut kemudian disepakati dan menjadi jalan bagi kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan.
Namun, sejumlah pengamat menilai bahwa proses tersebut tidak berdiri sendiri. Ada dinamika politik, tekanan internasional, serta peran banyak tokoh lain yang turut memengaruhi keputusan tersebut.
“Perlu dilihat secara utuh, apakah layak disematkan pada satu figur atau merupakan hasil kolektif,” menjadi salah satu catatan dalam diskursus parlemen.
Aspek Legal: Belum Ada Payung Hukum Penetapan
Hasil penelusuran menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi spesifik yang mengatur penetapan gelar “Bapak NKRI”. Berbeda dengan gelar pahlawan nasional yang memiliki mekanisme resmi, status simbolik seperti ini masih berada dalam ruang interpretasi politik dan kebijakan negara.
Hal ini menimbulkan pertanyaan:
1. Siapa yang berwenang menetapkan?
2. Apakah perlu undang-undang atau cukup keputusan presiden?
3. Bagaimana standar penilaiannya?
Potensi Polemik: Risiko Penafsiran Tunggal Sejarah
Sejumlah pihak mengingatkan bahwa penetapan tokoh tunggal berpotensi menimbulkan perdebatan, terutama terkait peran tokoh lain dalam proses kembalinya NKRI.
Investigasi awal mencatat adanya kekhawatiran:
1. Penyederhanaan sejarah yang kompleks
2. Munculnya klaim dari kelompok atau tokoh lain
3. Potensi politisasi narasi sejarah
“Sejarah bangsa ini kolektif, jangan sampai disempitkan,” menjadi pandangan yang berkembang di sejumlah forum diskusi.
Momentum Politik: Antara Penguatan Identitas dan Simbolisme
Dari sisi politik, usulan penetapan Hari NKRI dinilai memiliki dimensi strategis dalam memperkuat identitas kebangsaan. Namun, ada pula pandangan bahwa kebijakan simbolik harus diimbangi dengan substansi.
Beberapa catatan yang muncul:
1. Apakah penetapan hari nasional berdampak langsung pada penguatan persatuan?
2. Apakah hanya menjadi simbol tanpa implementasi konkret?
Peran Pemerintah: Uji Keseriusan Eksekusi
Dorongan juga diarahkan kepada pemerintah, termasuk kepada Yusril Ihza Mahendra, untuk mengkaji usulan ini secara komprehensif.
Pemerintah dinilai perlu:
1. Mengkaji aspek historis secara akademik
2. Menyusun dasar hukum yang kuat
3. Melibatkan berbagai pihak, termasuk sejarawan dan akademisi
Kesimpulan Sementara: Perlu Kajian Mendalam
Meski usulan ini mendapat dukungan, DPR menilai penetapan status simbolik seperti “Bapak NKRI” dan Hari NKRI tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Diperlukan kajian lintas disiplin agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan kontroversi di kemudian hari.
“Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi menyangkut narasi besar sejarah bangsa,” menjadi penegasan dalam pembahasan awal.
Dengan berbagai dinamika tersebut, wacana ini dipastikan akan terus bergulir dan menjadi bagian dari diskursus nasional tentang sejarah, identitas, dan arah kebangsaan Indonesia ke depan.
