JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan pagar laut misterius yang berada di Laut Tangerang, Banten, untuk segera disegel dan dicabut. Hal itu pun langsung dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan berbagai pihak lain termasuk nelayan setempat, yang hari ini masuk pada hari ke 3 proses pembongkarannya.
Mengenai hal tersebut, Iwan Setiawan selaku pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) menanggapi perintah lansung Presiden Prabowo Subianto terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang sebagai simbol bahwa pemerintah lebih mengutamakan kepentingan rakyat.
“Saya menilai, secara politik perintah ini merupakan simbol bahwa Presiden Prabowo berdiri bersama rakyat, mengutamakan hak dan kepentingan rakyat tidak peduli siapapun yang akan dihadapi. KIta mengetahui bersama bahwa pagar laut misterius ini diduga merupakan milik grup pengusaha terkemuka di Indonesia Agung Sedayu Group,” kata Iwan Setiawan dalam keterangan persnya, Jumat (24/1/25).
Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Presiden ini merupakan pembuktian dari pernyataan di berbagai kesempatan saat berpidato, bahwa akan membasmi mafia, termasuk mafia tanah, mafia tambang dan lain sebagainya. Sebelumnya juga judi online (judol) dan kasus korupsi gencar dilakukan atas perintah Presiden.
“Pembongkaran ini juga menurut saya sekaligus menjadi warning bagi para pelanggar dan mafia di bidang lainnya, bahwa mereka akan berhadapan dengan negara jika terbukti melanggar. Itu pesan yang tersirat dari perintan presiden dalam pembongkaran pagar laut tersebut,” ujarnya.
Pihaknya berharap agar pemerintah lebih bersikap tegas terhadap mafia laut yang sangat meresahkan nelayan, apalagi mampu mengatur aparatur negara dalam menerbitkan HGB. Hal itu menjadi warning keras bagi pemerintah agar tidak mau diatur oleh pihak-pihak yang bisa seenaknya membeli atau membangun dengan cara reklamasi laut.
“Untuk itu, saya berharap kasus ini tidak hanya berakhir pada upaya pembongkaran saja. Kasus ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya oleh pihak yang berwenang. Tidak peduli korporasi, perorangan bahkan para pejabat yang terlibat di dalamnya harus diusut dan disanksi sebagaimana hukum dan peraturan yang berlaku,” tandasnya.
