JAKARTA – Target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang dipatok Pemerintah melalui Menteri Keuangan sebesar 7-8 persen terlalu optimis dan sulit untuk dicapai. Pemerintah harus realistis dalam merencanakan kerangka ekonomi makro dengan mempertimbangkan faktor utang pemerintah yang semakin membengkak setiap tahun.
Anggota Badan Anggaran DPR RI Hermanto mengungkapkan hal tersebut dalam keterangan tertulisnya merespon usulan APBN 2022 pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (6/7).
“Pertumbuhan ekonomi 7-8 persen sangat sulit tercapai ditengah sumber pembelanjaan APBN yang berasal dari utang akibat kebijakan defisit anggaran,” ucapnya.
Hermanto menyebutkan kemampuan keuangan pemerintah sangat lemah. Jadwal pembayaran utang diliputi ketidakpastian. Indonesia bisa masuk kedalam debt trap (perangkap utang).
“Utang merupakan jalan pintas untuk mendapatkannya, tetapi menjadi jalan panjang dan berliku untuk pembayarannya,” kata legislator dari FPKS DPR ini.
Kebijakan defisit anggaran yang diterapkan Pemerintah berakibat pada penumpukan utang dalam jangka panjang.
“Bila tidak dapat dilunasi maka menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya. Publik akan menilai rezim mewarisi utang bagi generasi berikutnya,” ujar Hermanto.
Ia mengeluhkan, sejauh ini utang hanya digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek mercusuar padat modal minus trickle down effect (dampak tetesan ke bawah).
“Utang sangat minim dialokasikan untuk menurunkan tingkat kemiskinan, program padat karya untuk membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran akibat hilangnya pekerjaan baik perkotaan maupun pedesaan akibat pandemi covid-19,” papar Hermanto.
Lebih jauh Hermanto meminta agar kerangka ekonomi makro yang disusun pemerintah harus disertai strategi implementasi yang jelas dan kokoh kearah sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat.
“Memperhatikan infrastruktur pertanian, nelayan, penguatan anggaran pedesaan, mengatasi kelangkaan pupuk, menyerap hasil panen raya petani, perbaikan lingkungan hidup, mencegah kebakaran hutan serta penguatan modal UMKM dan Koperasi,” tuturnya.
“Pemerintah dengan APBN 2022 itu harus sudah bisa mengatasi masalah dampak covid-19 yang diderita rakyat saat ini”. pungkas Legislator dari Dapil Sumbar I ini. (Joko)
