JAKARTA – Program Kartu Pra Kerja yang dianggaran Presiden Joko Widodo mencapai Rp 5.6 Trillin. Itu angka resmi yang telah dirilis pemerintah pada 20 Maret 2020 yang lalu sebagai bagian dari jaring pengaman sosial menghadapi Pandemi Covid-19.
Terkait dengan hal itu, Wakil Ketua MPR RI Syarief angkat suara bahwa Pandemi ini bukan hanya mengganggu kesehatan masyarakat tetapi juga mengganggu perekonomian masyarakat. Banyak pekerja yang di PHK. Banyak buruh harian yang kehilangan pekerjaannya.
“Sehingga permasalahan ekonomi membutuhkan solusi berupa bantalan pengaman sosial seperti Kartu Pra kerja,゛kata Syarief Hasan pada wartawan, Rabu (13/5/2020).
Tetapi, lanjutnya, program ini menjadi bermasalah. Untuk itu, perlu adanya pelatihan online sebagai bagian dari Kartu Pra Kerja.
“Sebab, pelatihan online ini tidak efektif dan efisien, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Bahkan sangat berpotensi terjadinya perampokan uang Negara,゛ujarnya.
Syarief Hasan menyampaikan, Fokus utama masyarakat hari ini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan ekonomi. Dengan adanya himbauan Work From Home dan bahkan PSBB di beberapa wilayah di Indonesia, menjadikan mereka kesulitan memenuhi kebutuhannya.
Apalagi, cermatnya, pelatihan online yang dilakukan pemerintah lewat Kartu PraKerja tersebut berbayar. Padahal muatan materi-materinya yang disampaikan dalam pelatihan online dapat diakses secara gratis di internet, baik via youtube maupun platform online lainnya.
“Sekali lagi secara Gratis alias cuma-cuma. Sehingga sangat jelas bahwa pelatihan online ini tidak efektif dan efisien, baik dari segi waktu maupun substansi materi, ditambah pemborosan dari sisi anggaran,゛terangnya.
Sejatinya, usul Syarief Hasan, hal yang mestinya dilakukan pemerintah adalah memastikan kebutuhan ekonomi terpenuhi. Salah satunya lewat Kartu Prakerja, tetapi program ini jangan menyulitkan masyarakat dengan tambahan kewajiban pelatihan online.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Syarief Hasan memberikan dukungan penuh kepada Fraksi-Fraksi di DPR RI yang juga menyuarakan kepada Pemerintah agar Program Pelatihan Online sepenuhnya dialihkan menjadi bantuan sosial, terutama bagi pekerja yang diPHK dan masyarakat kurang mampu lainnya.
“Agar kekhawatiran masyarakat bahwa Rakyat Tidak mati karena Corona tapi mati karena kelaparan” tidak menjadi kenyataan,゛pungkasnya. (HMS)
