JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyoroti pelarangan penggunaan jilbab bagi paskibraka yang bertentangan dengan keberadaan Indonesia. Habib Aboe membandingkan isi pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Tahun 2024 MPR/DPR/DPD gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2024).
“Tadi dalam salah satu poin pidato Kenegaraan, Pak Presiden menyampaikan bahwa dengan keberagaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia, tantangannya adalah bagaimana negara menjaga toleransi dan harmoni di tengah keragaman tersebut,” kata Habib Aboe usai menghadiri Sidang Tahun 2024 MPR/DPR/DPD.
“Apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini haruslah digaris bawahi. Khususnya terkait polemik pelarangan penggunaan jilbab untuk pasukan pengibar bendera. Karena penggunaan hijab adalah salah satu implementasi konstitusi,” sambung Habib Aboe.
Habib Aboe menjelaskan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2 dengan jelas menyatakan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing.
“Jadi apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini sangat relate dengan kondisi kekinian. Ini adalah tantangan, dimana masih ada pejabat yang melakukan tindakan di luar aturan konstitusi. Padahal dari dari teks konstitusi tersebut sudah jelas ditegaskan bahwa siapa pun yang melarang atau pun menghalang-halangi seorang Muslimah untuk mengenakan jilbab, maka sejatinya dia telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia,” jelas Habib Aboe.
Untuk itu, Sekjen DPP PKS meminta seluruh unsur pemerintahan baik pusat maupun daerah mencermati isi pidato Jokowi khususnya membangun hubungan toleransi di tengah perbedaan.
“Kita berharap, pidato yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini dipedomani oleh seluruh jajaran pemerintahan. Sehingga toleransi dan harmoni di tengah keragaman akan bisa dijaga dengan baik,” pungkas Habib Aboe.
