SAMARINDA – Anggota Komisi VI Fraksi Partai Golkar DPR RI Sarifah Suraidah menyatakan dukungannya terhadap visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan program swasembada pangan nasional yang dicanangkan sejak masa Pemerintahan Kabinet Merah Putih. Salah satu wilayah yang dinilai potensial untuk dikembangkan realisasi program tersebut adalah Kalimantan Timur.
Dalam sesi pendalaman agenda Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI bersama PT Pupuk Indonesia dan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), Sarifah Suraidah mengatakan bahwa sampai saat ini masih ada keluhan dari petani-petani di desa yang kesulitan mendapatkan kuota pupuk bersubsidi. Ia mempertanyakan mengapa mata rantai distribusi pupuk bersubdisi masih sering bermasalah.
“Saya mendengar persoalan masih adanya kelangkaan pupuk bersubsidi di daerah-daerah sumber penghasil pangan. Hal ini bisa menimbulkan multiple effect, mulai dari hasil panen yang anjlok dan mengakibatkan harga kebutuhan pokok jadi tinggi. Dampaknya bisa mengancam ketahanan pangan nasional dan mengganggu pertumbuhan ekonomi daerah. Ini mohon menjadi perhatian. Kasihan petani kita di pelosok-pelosok desa selalu kesulitan mendapatkan pasokan pupuk bersubsidi,” papar Sarifah Suraidah, Anggota Komisi VI DPR RI dari Dapil Kalimantan Timur.
Bunda Harum, demikian sapaan akrab Sarifah Suraidah ini juga mengingatkan jangan sampai membuka peluang baru adanya praktek mafia pupuk di desa-desa yang mengakibatkan harga pupuk selalu di atas HET. “Prinsipnya, pupuk bersubsidi harus tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu,” ujarnya.
“Saya sangat setuju, Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto jika sudah terbentuk di desa-desa akan dilibatkan langsung dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi bersama Gapoktan. Ini langkah konkret negara hadir untuk bisa memotong jalur distribusi pupuk dan menghilangkan praktek tengkulak hasil pertanian dengan tujuan mulia memakmurkan petani. Kita akan kawal bersama-sama,” jelas Sarifah Suraidah.
Srikandi Partai Golkar ini sekaligus menyoroti tantangan digitalisasi distribusi pupuk di lapangan untuk daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Terutama terkait sulitnya akses jaringan sinyal dan rendahnya literasi digital di tingkat petani kita. Di Kaltim ada 3 Kabupaten yang termasuk wilayah 3T, ada Kab. Mahakam Ulu, Kab. Kutai Barat dan Kab. Berau. Di Kutai Barat misalnya, digitalisasi distribusi ini implementasinya masih terbatas. Transformasi digital distribusi pupuk ini harus dioptimalkan.
“Justeru dengan digitalisasi sistem distribusi ini harus semakin memudahkan masyarakat, khususnya bagi petani di Kaltim. Saya berharap PT Telkom sebagai BUMN di Kaltim memberikan dukungan penuh dalam peningkatan fasilitas jaringan untuk mensukseskan program digitalisasi distribusi pupuk tersebut. Sekitar 20 persen wilayah Kaltim masih blank spot,” bebernya.
Sarifah Suraidah menambahkan, pemerataan akses dan transformasi digital di wilayah Kaltim selaras dengan program Gratispol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu internet gratis seluruh desa. “Akses internet tidak hanya menunjang sektor pendidikan dan komunikasi, tetapi juga dapat membuka peluang ekonomi digital serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Kaltim. Pemerataan jaringan harus menjadi prioritas bersama demi mewujudkan keadilan digital di seluruh penjuru negeri,” pungkas Bunda Harum yang juga istri Gubernur Kaltim H.Rudy Masud ini./
