JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan adanya langkah-langkah kongkrit pada rapat terbatas di Istana Negara tahun 2019 guna menghapus praktek penggunaan mercuri dan sianida di pertambangan rakyat seluruh Indonesia termasuk Gunung Botak, Gogorea Kabupaten Pulau Buru, Maluku.
Arnold mengatakan aktivitas tong milik Haji Komar yang aktif di desa Wabloi, Kecamatan Lolong Guba adalah salah satu mafia pemasok Sianida dan Karbon ke tambang Emas, bahkan Hj Komar juga diketahui memiliki tong di lokasi tambang Desa Kusubibi Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) yang dikelola oleh Warga Ternate bernama Rais alias Bravo yang juga bertangg jawab mengelola tong di desa Wabloi tersebut.
Arnold pun menduga praktek pengolahan tong milik haji komar dan lainnya seperti mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum Polda Maluku dan Polres Pulau Buru, karena hingga saat ini para pelaku kejahatan lingkungan tidak pernah di tangkap apalagi diperiksa oleh penyidik.
“Padahal, berbagai laporan dan pemberitaan media lokal yang melakukan investigasi do lokasi tambang illegal seperti tidak digubris Dan mendapat tanggapan. Kemudian aparat yang melakukan Penertiban hanya menghancurkan alat bukti berupa bak – bak Perendaman berlokasi do Kali anahoni menggunakan excavator, Lubang tambang milik penambang, dompeng,” ujar Arnold, Selasa (7/3/23).
Sedangkan data dan fakta keterlibatan oknum anggota polres tidak pernah di ungkap, bahwa berdasarkan sumber yang tak ingin namanya di publikasi membeberkan pihak kepolisian hanya melakukan police line Namun tidak pernah melakukan gelar perkara bahkan penetapan tersangka.
Dirinya berjanji akan melakukan aksi gerakan mendesak pemerintah pusat diantaranya Kemenko Polhukam, Kemenko Marves, KLHK Dan Mabes Polri untuk serius mengusut praktek-praktek kejahatan lingkungan dan ileggal mining di Pulau Buru.
Ia pun menuding ada jaringan Mercuri yang di perjual belikan di Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK), jika tidak serius dikwatirkan kegiatan ileggal yang di kelola para cukong dan mafia hanya memperkaya kelompok bukan negara.
“Pemerintah pusat dapat berkaca dari kasus Normalisasi dan Pengangkatan sendimen mercuri yang dikeloa PT.BPS, PIP, dan SSS rupanya hanya kedok semata, mereka justru mencuri emas sehingga negara kehilangan cadangan emas triliunan rupiah dan kasus tersebut hilang ditelan bumi,” tutupnya.
