Enrekang – Bantuan sosial bagi warga kurang mampu yang di kelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Enrekang menyita perhatian berbagai elemen masyarakat.
Peruntukan bantuan sosial bagi warga kurang mampu menjadi perhatian bersama. Banyaknya masyarakat yang layak mendapatkan bantuan sosial justru tidak mendapatkan haknya dari pemerintah kabupaten.
“Sebenarnya masyarakat perlu transparansi dari pemerintah Kabupaten Enrekang akan peruntukan bantuan sosial. Para pejabat di Dinas Sosial harus paham jiwa sosial, dan keadilan. Jangan sampai bantuan sosial disalah gunakan,” kata salah satu tokoh pemuda Kabupaten Enrekang, Sukman, Senin (23/10/2023).
Sukman menambhakan, termasuk bantuan bedah rumah dari Dinas Sosial juga harus diamati semua pihak. Sebab, bisa saja memicu terjadi dugaan pidana korupsi.
“Kita berharap pihak tipikor Polres Enrekang sebagai pihak berwajib untuk memeriksa peruntukan bantuan sosial dan bantuan beda rumah bagi masyarakat yang kurang mampu. Sebab, kita tidak mau bantuan sosial dan bantuan bedah rumah memicu terjadinya indikasi pidana korupsi. Kita mau Tipikor Polres menelusuri peruntukannya itu semua,” jelasnya. (Wan)
