Jakarta – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) mengapresiasi langkah cepat pemerintah dan DPR RI dalam merespons tuntutan mahasiswa yang difasilitasi pimpinan DPR pada 3 September 2025 di Gedung Parlemen, Jakarta.
Ketua Umum PB HMI MPO, Handy Muharam, menegaskan agenda yang disuarakan mahasiswa berkaitan dengan supremasi sipil, reformasi Polri, perampasan aset tindak pidana korupsi, dan penghapusan pajak penghasilan bagi masyarakat berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan telah diakomodir pemerintah.
“PB HMI MPO melihat adanya akselerasi kebijakan, baik di eksekutif maupun legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa suara mahasiswa tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti secara nyata demi kepentingan rakyat,” ujar Handy di Jakarta, Kamis (18/9).
Handy menilai reformasi Polri bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi menyangkut transparansi, akuntabilitas penegakan hukum, dan pembatasan wewenang yang rawan disalahgunakan.
“PB HMI MPO juga secara tegas mendorong skema perampasan aset tanpa menunggu vonis pidana, serta penghapusan pajak bagi rakyat berpenghasilan menengah ke bawah demi keadilan fiskal,” ujar Handy.
Di tingkat eksekutif, Handy melihat sejumlah tuntutan mahasiswa sudah direalisasikan, antara lain pembentukan Tim Reformasi Polri serta percepatan kebijakan ekonomi pro rakyat yang tertuang dalam delapan paket kebijakan ekonomi dan diarahkan pada sektor riil.
Sementara di tingkat legislatif, DPR RI dianggap telah memenuhi tiga tuntutan mahasiswa, yakni pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan beserta fasilitas baru termasuk pensiun, publikasi dan transparansi anggaran terkait gaji, tunjangan, rumah dan fasilitas anggota DPR, serta dorongan kepada Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang bermasalah hingga ke proses hukum jika diperlukan, serta masuknya rancangan undang undang perampasan aset masuk prolegnas 2025.
“Sebagai katalisator perubahan, PB HMI MPO mencatat sejumlah pencapaian penting. Kontribusi nyata kami terlihat dalam mendukung penegakan supremasi sipil demi menjaga prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat,” kata Handy.
Menurutnya, pencapaian PB HMI MPO sebagai katalisator gerakan antara lain revisi internal sistem pelaporan kekayaan aparat penegak hukum yang mendorong transparansi di tubuh Polri, pembentukan satgas lintas institusi untuk mempercepat perampasan aset hasil kejahatan ekonomi dan korupsi, serta meningkatnya wacana publik dan dukungan DPR terhadap usulan penghapusan pajak penghasilan bagi masyarakat bergaji di bawah Rp10 juta.
Handy menegaskan bahwa ketiga isu tersebut merupakan perluasan agenda reformasi yang sejak 1998 terus diperjuangkan, kini dengan pendekatan kebijakan yang lebih relevan dengan tantangan zaman.
PB HMI MPO juga meminta Presiden RI membentuk tim investigasi terkait dugaan makar dalam aksi kerusuhan akhir Agustus 2025.
“PB HMI hadir bukan hanya sebagai pengingat sejarah reformasi, tetapi juga sebagai pemantik arah baru perubahan bangsa,” pungkas Handy.
