JAKARTA – Pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara dinilai bukan sekadar pertemuan antar tokoh melainkan momentum strategis dalam menjaga keutuhan dan persatuan nasional.
Hal itu disampaikan oleh Badi Farman, Ketua Umum Pengurus Besar Lembaga Studi Demokrasi dan Advokasi Masyarakat Indonesia (PB LESDAMI), dalam keterangan persnya, Sabtu (21/3/2026).
Badi Farman menilai, pertemuan yang digambarkan berlangsung akrab dan berlangsung lama tersebut merupakan wujud nyata dari penerapan nilai-nilai musyawarah yang menjadi akar budaya politik Indonesia. Menurutnya, dalam sistem demokrasi perbedaan pandangan atau latar belakang politik adalah hal yang wajar namun kemampuan untuk duduk bersama adalah kunci utama menjaga stabilitas bangsa.
“Dari kacamata ilmu politik, ini adalah manifestasi dari konsensus nasional. Kita tahu bahwa kedua tokoh ini memiliki basis pendukung yang sangat besar dan beragam di seluruh penjuru negeri. Ketika pemimpin yang mewakili kekuatan-kekuatan besar ini bisa bertatap muka, berdialog, dan menempatkan persoalan bangsa di atas segalanya, maka pesan yang dikirim ke masyarakat sangat kuat yakni perbedaan tidak harus memecah belah,” ujar Badi Farman.
Dihubungkan dengan teori kelembagaan dan simbolisme politik, Badi menjelaskan bahwa momen ini memiliki makna ganda. Secara formal ini adalah urusan kenegaraan, namun secara substansial ini adalah upaya pemulihan dan penguatan ikatan sosial politik. Terlebih pertemuan yang dilakukan menjelang Idulfitri membawa pesan kultural tentang pentingnya silaturahmi dan rekonsiliasi.
“Publik perlu memahami bahwa stabilitas politik yang dibangun dari dialog antar pemimpin akan langsung berdampak pada rasa aman masyarakat dan iklim pembangunan. Ketika pemimpin bersatu maka rakyat pun akan merasa lebih tenang untuk bekerja dan berkarya. Inilah esensi dari menjaga persatuan nasional, bukan dengan memaksakan keseragaman melainkan dengan mengelola perbedaan melalui jalan dialog,” tambahnya.
Lebih jauh, Mahasiswa S2 Ilmu Politik Universitas Nasional itu, menekankan bahwa langkah ini harus menjadi contoh bagi seluruh elemen bangsa. Baik elit politik, partai, maupun masyarakat sipil, seharusnya meneladani semangat untuk mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan golongan semata.
“Pertemuan ini membuktikan bahwa demokrasi Indonesia tidak kaku. Kita memiliki cara sendiri yaitu menggabungkan prosedur formal dengan nilai-nilai luhur seperti persaudaraan dan musyawarah. Ini adalah aset berharga yang harus kita jaga agar Indonesia tetap berdiri tegak sebagai bangsa yang besar dan bersatu,” tutup Badi Farman.
