Jakarta – Analis Politik dan Pemerhati Sosial mengecam keras atas tuduhan tak mendasar yang dilontarkan oleh oknum tak bertanggung jawab yang menyudutkan, menghakimi sepihak, dan terus mengkait-kaitkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas dugaan teror dan intimidasi terhadap penulis opini di salah satu media.
Nasky yang juga Sekjend Milenial Cyber merespon soal kritik yang menyebut penunjukan Letjen TNI Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dianggap menabrak prinsip meritokrasi. Menurutnya, meritokrasi tidak bisa dimaknai secara sempit. Dan per tanggal 14 Mei 2025, Letjen TNI Djaka tidak lagi berstatus sebagai prajurit TNI aktif dan telah memasuki masa pensiun dini. Jelas tak ada undang-undang yang dilanggar disitu.
“Oleh karena itu, Saya kira pertimbangan Presiden Prabowo adalah kapasitas dan progresifitas yang bersangkutan bisa menggalang ataupun memaksimalkan penerimaan negara. Pertimbangan itu tentu saja itu hak preogratif Presiden melalui Kementerian Keuangan untuk menunjuk siapa dan apa harapan kedepan,” kata Nasky Putra Tandjung dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (26/5/25).
Maka dari itu, Nasky menegaskan, jangan ada lagi framing jahat dan penggiringan opini liar dari pihak tak bertanggung jawab yang menyudutkan TNI terkait isu dugaan teror tersebut.
“Kemudian, informasi itu digabungkan dengan informasi yang tidak berkaitan dengan inti permasalahan. Tujuannya agar publik mengikuti atau mengamini kemauan aktor pembuat framing,” tandasnya.
Baginya, bukan hanya media massa yang dirugikan oleh dugaan teror terhadap kemerdekaan pers. Sebaliknya, TNI dan pemerintahan Prabowo jadi disudutkan secara persepsi sebagai menjadi pelaku dugaan teror.
“Alumni indef school of political economy Jakarta ini menilai target utamanya adalah merekayasa lingkungan persepsi bahwa TNI dan pemerintahan Prabowo adalah pemerintahan yang militeristik dan anti demokrasi,” jelasnya.
Menurutnya, pemberitaan tanpa disertai data dan bukti yang kredibel dan autentik adalah sebuah bentuk penghakiman sepihak. Di sisi lain, Ia meminta untuk menghentikan narasi sesat dan framing jahat terhadap TNI.
“Lebih lanjut, Ia melihat narasi yang dibangun sangat tendensius, tak objektif dan kontruktif. Ia menduga ada pihak tertentu yang bertujuan ingin merusak citra positif, profesionalitas, dan integritas TNI sebagai penjaga kedaulatan NKRI,” lanjut Eks Wasekjend PB HMI Periode 2021-2023 ini.
“Stop narasi sesat dan framing jahat untuk mendiskreditkan siapa pun, termasuk TNI. Kegaduhan akibat pembelokan fakta sangat merugikan masyarakat. Hanya kecurigaan dan sesat pikir atau salah tuduh yang akan diperoleh, alih-alih mendapatkan kebenaran serta keadilan,” sebutnya.
Ia menambahkan, penilaian bahwa persepsi terhadap rangkaian dugaan teror tampak diglorifikasi sedemikian rupa terutama di media sosial. Sehingga, TNI terlihat seperti sedang mengembalikan antidemokrasi dan arti kemerdekaan pers.
Maka dari itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat jangan mudah terprovokasi atas penggiringan opini dan informasi yang belum jelas data dan bukti autentik nya.
“Kami menghimbau dan mengajak seluruh elemen masyarakat dan pers untuk sama-sama lebih bijak dalam menerima informasi yang beredar di platform media sosial. Mari kita cek and recheck dulu kebenaran informasinya,” tutupnya.
