Makassar – Aliansi Koordinator Mahasiswa Sulawesi Selatan yang dikoordinatori oleh Fatur, menyampaikan pernyataan sikap tegas terkait dugaan penyelewengan anggaran sertifikasi guru di Kabupaten Enrekang tahun 2023–2024. Dugaan ini kini semakin menguat setelah dilakukan audit bersama oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang hasilnya menyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Pendidikan.
Fatur menilai, fakta-fakta hasil audit tersebut menjadi bukti awal yang cukup untuk dilakukan proses penegakan hukum lebih lanjut. Oleh karena itu, pihaknya secara resmi meminta kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel agar segera mengambil alih kasus ini dan melakukan tindakan hukum terhadap pelaku penyelewengan dana sertifikasi tersebut.
“Kami mendesak Polda Sulsel dan Kejati Sulsel untuk tidak tinggal diam. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk nyata dari korupsi yang mencederai hak para guru dan dunia pendidikan,” tegas Fatur dalam keterangannya.
Ia juga menambahkan, seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan penyelewengan ini harus diperiksa tanpa pandang bulu. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang secara eksplisit menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
Sebagai bentuk komitmen dalam mengawal kasus ini, Aliansi Mahasiswa Sulsel menegaskan bahwa jika aparat penegak hukum tidak segera menindaklanjuti kasus ini secara serius, maka mereka akan menggerakkan aksi unjuk rasa besar-besaran di Polda Sulsel dan Kejati Sulsel.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan dan ketegasan dari aparat hukum, maka kami akan turun ke jalan, melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk tekanan moral dan politik. Ini adalah soal keadilan bagi para guru dan integritas sistem pendidikan kita,” tutup Fatur. (*)
