Pajak PBB Tahun 2024 tidak Efektif, Kinerja Bapenda Enrekang Dinilai Buruk

Enrekang – Pemerintah Kabupaten Enrekang di isukan terkait kondisi keuangan yang mengalami defisit yang semakin meningkat pasca covid-19 memiliki dampak yang sangat signifikan dan semua daerah-daerah sampai ketingkat Pemerintah Pusat mengalami hal demikian.

Salah satunya kabupaten enrekang sangat mengalami dampak terhadap perekonomian pasca covid -19 saat itu dan semua daerah-daerah sat itu, mengajukan pinjaman ke Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bacaan Lainnya

Sehingga Pemda Enrekang mendapat keistimewaan yaitu mendapatkan nol persen bunga untuk pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan ,Pasar dan alun-alun yang bertujuan memulihkan dan melancarkan ekonomi masyarakat dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah ( PAD) di Kabupaten Enrekang.

Abbas salah satu aktivis mahasiswa menyampaikan bahwa, Sangat disayangkan atas kinerja Badan Pendapatan Daerah BAPENDA di Kabupaten Enrekang di bawa kepemimpinan Hijaz Gaffar yang tidak memperhatikan Penagihan Pajak bumi dan bangunan (PBB) yang tidak berjalan mengakibatkan salah satu dampak keuangan daerah buruk.

terbukti persoalan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) tidak ada peningkatan sehingga berimbas pada kemampuan bayar utang Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Disaat capian pajak dan retribusi jauh dari target , sehingga banyak masyarakat bertanya- tanya sampai sekarang tidak ada penagihan PBB di desa-desa dan pajak reklame, tambang c juga di indikasikan tidak optimal .

“Padahal awal bulan, sudah kami sampaikan melalui media massa soal penagihan PBB, pajak reklame dan tambang yang tidak optimal . tapi sampai sekarang belum ada jawaban dari Hijaz Gaffar selaku Pimpina BAPENDA Kabupaten Enrekang. Sangat wajarlah kinerja BAPENDA Buruk karena sibuk urus persoalan lain,” ucap Abbas Keawak media, Rabu ( 20/11/2024)

Ia menambahkan bahwa, mungkin beliau sibuk mengurus pergantian PJ Desa dan mengabaikan tugas pokok yang seharusnya dia jalankan atau apakah beliau sibuk urus politik salah satu paslon yang pernah di posting melalu via WhatsApp saat itu ? .

“Kami berharap klarifikasi dari bapak Hijaz Gaffar selaku pimpinan BAPENDA kabupaten enrekang terkait dengan penagihan Pajak PBB tahun ini tidak berjalan yang menjadi pertanyaan masyarakat di desa-desa dan juga pajak reklame dan tambang yang diindikasikan tidak optimal, ” ujar Abbas.

Pos terkait