PALU – Komisi X DPR RI menyoroti krusialnya akurasi data statistik dalam menentukan arah kebijakan pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Dalam kunjungan kerja ke Badan Pusat Statistik di Kota Palu, ditemukan bahwa persoalan data tidak hanya soal ketersediaan, tetapi juga pemanfaatan dan validitas di tingkat daerah.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menegaskan bahwa kebijakan tanpa basis data berisiko besar meleset dari target.
Investigasi Data – Ketimpangan Indikator Pendidikan Masih Terjadi
Berdasarkan paparan BPS, indikator pendidikan seperti rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) masih menunjukkan ketimpangan antarwilayah, termasuk di Sulawesi Tengah.
Temuan ini mengindikasikan:
1. Masih adanya daerah dengan RLS di bawah 9 tahun
2. Ketimpangan akses pendidikan antarwilayah
3. Korelasi kuat antara rendahnya pendidikan dan kemiskinan
“Kita harus tahu secara detail kondisi di tiap daerah. Tanpa itu, intervensi kebijakan tidak akan tepat,” ujar Esti.
Menurut Esti, data mikro yang akurat menjadi kunci untuk menentukan intervensi spesifik, baik dalam bentuk bantuan pendidikan maupun program peningkatan kualitas SDM.
Investigasi Kebijakan – Program Berbasis Data Belum Optimal
Komisi X menemukan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang belum sepenuhnya menjadikan data sebagai dasar utama dalam penyusunan program.
Akibatnya:
1. Program pengentasan kemiskinan tidak tepat sasaran
2. Bantuan sosial berpotensi salah distribusi
3. Kebijakan pendidikan tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat
“Persoalannya bukan hanya data ada atau tidak, tetapi apakah data itu benar-benar digunakan dalam perencanaan,” tegas Esti.
Investigasi Sistem Statistik – Tantangan Validitas dan Sinkronisasi
Selain pemanfaatan, tantangan lain terletak pada proses produksi data itu sendiri. Komisi X menyoroti pentingnya menjaga akurasi dari hulu ke hilir, termasuk:
1. Sinkronisasi data pusat dan daerah
3. Validasi lapangan oleh enumerator
3. Kolaborasi dengan perguruan tinggi
Esti menekankan bahwa kesalahan data di tahap awal akan berdampak pada seluruh rantai kebijakan.
“Kalau datanya tidak akurat, maka seluruh kebijakan yang lahir juga berpotensi tidak tepat,” ujarnya.
Investigasi Dampak – Risiko Salah Sasaran Bantuan Sosial
Salah satu dampak paling nyata dari lemahnya akurasi data adalah tidak tepatnya penyaluran bantuan sosial.
Komisi X DPR RI mencatat potensi:
1. Penerima bantuan tidak sesuai kriteria
2. Masyarakat miskin justru tidak terdata
3. Inefisiensi anggaran negara
“Akurasi data menentukan apakah bantuan benar-benar sampai ke yang membutuhkan,” kata Esti.
Investigasi Rekomendasi – DPR Dorong Literasi Data dan Reformasi Sistem
Sebagai langkah perbaikan, Komisi X DPR RI mendorong:
1. Peningkatan literasi data di pemerintah daerah
2. Penguatan sistem statistik nasional
3. Standarisasi pengolahan dan pemanfaatan data
Pengawasan terhadap implementasi kebijakan berbasis data
“Data adalah fondasi. Kalau fondasinya kuat, kebijakan akan tepat sasaran dan berdampak nyata,” pungkasnya.
Melalui pendekatan investigatif, Komisi X DPR RI menegaskan bahwa reformasi tata kelola data menjadi kebutuhan mendesak. Akurasi dan pemanfaatan data yang optimal diyakini menjadi kunci dalam mempercepat peningkatan kualitas pendidikan sekaligus menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
