MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kepulauan.
Berbagai inisiatif disiapkan untuk mendukung akses pendidikan, transportasi, hingga penguatan ekonomi masyarakat pulau.
“Kami punya perhatian penuh terhadap masyarakat di pulau. Kita tidak ingin pembangunan hanya terjadi di daratan. Potensi dan kebutuhan masyarakat kepulauan harus menjadi prioritas,” tegas Munafri, di Balai Kota Makassar, Kamis (7/8/2025).
Adapun Pulau dimiliki Kota Makassar, dintaranya. Pulau Kodingareng, Pulau Barrang Caddi, dan Pulau Barrang Lompo
Selain itu, Pulau Langkai, Pulau Lanjukang, Pulau Lumu-Lumu, dan Pulau Bone Tambu. Ini semua masuk di Kecamatan Kepulauan Sangkarang
Pada kesempatan ini, Munafri menjelaskan, salah satu program inisiatif Pemkot Makassar adalah rencana mendirikan Sekolah Rakyat dan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah kepulauan.
Menurut Munafri, pendidikan dan gizi anak-anak di pulau harus mendapatkan akses setara.
“Saya ingin ada Sekolah Rakyat di pulau. Kalau perlu sekolah boarding (asrama), kami siapkan tempatnya. Tinggal kami cari aset Pemkot yang memungkinkan untuk dibangun sekolah tersebut,” jelas politisi Golkar itu.
Saat ini, pihak Pemkot sedang memetakan aset milik pemerintah yang tersedia di pulau, khususnya di Barrang Lompo dan Barrang Caddi, untuk dijadikan lokasi sekolah dan pusat distribusi MBG.
Meski diakui keterbatasan lahan menjadi tantangan, Pemkot tetap berupaya mencari solusi, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian PU PR terkait kemungkinan pengecualian tata ruang khusus untuk pulau.
“Kalau kita punya lahan dua hektare, saya sudah coba komunikasi dengan teman-teman di Kementerian PU, bisa tidak kita bikin pengkhususan untuk pembangunan fasilitas seperti sekolah,” turur Appi.
“Kalau tidak memungkinkan, kita akan cari solusi membangun secara bertahap dan mandiri,” tambahnya.
Tak hanya pendidikan, Pemkot Makassar juga mendorong perbaikan layanan transportasi laut bagi masyarakat pulau.
Dua unit kapal pemerintah disiapkan untuk mendukung mobilitas warga, distribusi logistik, dan akses wisata. Transportasi ini akan dikelola langsung oleh camat di Pihak Kecamatan.
“Jadi, semacam kapal dinas yang bisa dipakai tenaga pengajar atau tenaga kesehatan saat harus bolak-balik dari dan ke pulau. Ini demi pelayanan yang cepat dan efisien,” jelas Munafri.
Ia menegaskan pentingnya pelayanan transportasi yang respon cepat, tidak lagi bergantung pada jadwal penuh seperti sebelumnya.
Lebih lanjut, Pemkot Makassar juga menggandeng Universitas Hasanuddin (Unhas) dan mitra Jepang untuk membangun pabrik es di Pulau Barrang Lompo.
Keberadaan pabrik es ini sangat penting untuk menunjang kualitas hasil laut dan membuka potensi perdagangan antar pulau.
“Dengan adanya pabrik es, masyarakat bisa mengawetkan ikan sesuai standar. Ini akan menarik pembeli dan menggerakkan ekonomi pulau,” terang Munafri.
Munafri menekankan bahwa setiap kebijakan dan intervensi Pemkot di wilayah kepulauan harus berbasis pada kajian ilmiah, bukan sekadar proyek atau bantuan sesaat.
“Saya selalu tekankan, semua intervensi di pulau harus melalui riset dan kajian ilmiah. Supaya tidak asal-asalan,” ungkapnya.
“Kita ingin bantu masyarakat tapi dengan pendekatan yang benar dan berkelanjutan,” lanjut Appi menutup keterangan.
