BelaRakyat.com – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas mengajak pemerintah RI untuk memikirkan solusi bersama soal mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Anwar menyinggung penyediaan akses dan fasilitas pendidikan yang merupakan tugas negara yang tercakup dalam amanat Konstitusi.
“Secara konstitusional ini amanat dan harus dipikul oleh negara. Sehingga kata Bung Hatta kalau ada pihak swasta mengambil peran ini, maka pemerintah wajib membantunya,” kata Anwar Abbas, dikutip di laman resmi Muhammadiyah, Kamis (11/8/2022)
Kolaborasi antara pemerintah dan swasta, Anwar Abbas berpendapat, dalam penyediaan akses pendidikan merupakan hal yang urgent. Apalagi jika pemerintah berkehendak menjadikan Indonesia sebagai negara maju.
“Dalam teorinya, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin turun tingkat kemiskinannya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi tingkat kemiskinannya,” tandasnya.
“Karena itu, kalau kita ingin menjadi masyarakat yang sejahtera, maka kita harus berusaha agar bagaimana pendidikan anak-anak kita itu tinggi. Minimal mereka SMA dan lanjut ke perguruan tinggi,” paparnya.
Permasalahan yang saat ini tengah dihadapi, menurut Ketua PP Muhammadiyah itu adalah mahalnya biaya pendidikan, termasuk biaya pendidikan tinggi.
Diakibatkan oleh lemahnya pendapatan masyarakat sehingga pemerintah harus bekerja lebih keras meski alokasi pembiayaan pendidikan dari APBN telah dialokasikan sebanyak 20 persen.
“Yang jadi masalah adalah tingkat pendapatan masih terseok-seok. Sementara biaya kuliah tetap bahkan meningkat sehingga orang tua sangat terbebani untuk membiayai perkuliahan anaknya. Di sinilah saya melihat dilema yang harus kita pecahkan bersama-sama,” ujar Anwar.
“Kalau jumlah orang kuliah menurun maka tingkat produktivitas masyarakat juga menurun. Maka keinginan kita untuk memperoleh kemajuan jadi terganggu. Oleh karena itu pemerintah, masyarakat dan dunia pendidikan tinggi harus duduk bersama,” pungkasnya.
