JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengkritik pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) yang mengusulkan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan krisis energi global. Ia menilai pandangan tersebut tidak didasarkan pada data terkini pemerintah.
Menurut Misbakhun, kondisi fiskal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini masih mampu menopang kebijakan subsidi energi tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan harga BBM.
“Data soal BBM subsidi yang disampaikan Jusuf Kalla kurang update. Bisa jadi ini karena Pak JK sudah tidak lagi menguasai akses soal data terakhir mengenai kondisi fiskal dan APBN, untuk itu tidak seharusnya situasi kenaikan minyak di pasar dunia dipakai untuk memanaskan situasi masyarakat di Indonesia dengan isu memaksakan kenaikan harga BBM di Indonesia,” ujar Misbakhun kepada wartawan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Kalkulasi APBN dan Ketahanan Energi
Dalam penjelasannya, Misbakhun mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah melakukan simulasi menyeluruh terkait harga minyak dunia dan dampaknya terhadap subsidi energi. Hasilnya, pemerintah dinilai masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi.
Ia menegaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menaikkan harga BBM merupakan keputusan yang telah melalui perhitungan matang.
“Arahan Bapak Presiden Prabowo untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi adalah didukung oleh perhitungan yang cermat, hati-hati dan memperhatikan daya dukung ruang fiskal yg ada. Juga dalam rangka menjaga dan melindungi daya beli masyarakat dari inflasi akibat kenaikan harga,” katanya.
Lebih lanjut, Misbakhun menyebut dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, pemerintah memproyeksikan harga BBM subsidi tetap stabil hingga akhir 2026, bahkan dalam skenario harga minyak mentah dunia mencapai USD 100 per barel.
Di sisi lain, ia juga menyoroti aspek ketahanan pangan nasional yang dinilai cukup kuat. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, stok pangan nasional yang dikelola Bulog mencapai 4,4 juta ton—angka yang disebut sebagai salah satu tertinggi dalam sejarah.
“Adalah sangat mengkhawatirkan apabila analisa yang tidak akurat dari Mantan Wapres Jusuf Kalla terkait harga BBM, hendak dipakai untuk menaikkan harga BBM bersubsidi,” katanya.
Soroti Etika Pernyataan Tokoh Nasional
Misbakhun juga menilai, sebagai tokoh bangsa, pernyataan yang disampaikan Jusuf Kalla seharusnya lebih mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis di masyarakat, terutama dalam situasi global yang tidak menentu.
“Sebagai tokoh bangsa, wacana yang disampaikan oleh Jusuf Kalla untuk memaksakan kehendaknya dengan menaikkan harga BBM ini kurang elok, dan kurang bijaksana bahkan cenderung menyesatkan karena tidak akurat dari sisi data dan analisanya,” ucapnya.
Ia menambahkan, komunikasi publik yang tidak tepat berpotensi memicu keresahan, terutama terkait isu sensitif seperti harga energi dan bahan pokok.
Ajak Perkuat Persatuan di Tengah Krisis
Dalam konteks geopolitik global, Misbakhun mengingatkan bahwa konflik internasional, termasuk ketegangan di kawasan Timur Tengah, telah memberikan tekanan besar terhadap stabilitas energi dan ekonomi dunia.
Karena itu, ia mengajak seluruh tokoh nasional untuk bersikap lebih bijak dan mendukung upaya pemerintah menjaga stabilitas nasional.
“Sudah sepantasnya Jusuf Kalla dengan pengalaman 2 periode sebagai Wakil Presiden pada 2 pemerintahan presiden, sebagai tokoh nasional membangun narasi yang menyejukkan dan merangkul seluruh elemen masyarakat untuk saling bahu membahu, bergotong royong, dengan pemerintah dalam menghadapi situasi geopolitik global yang makin sulit diprediksi akibat perang Iran melawan US dan Israel,” imbuhnya.
Misbakhun juga menekankan pentingnya menjaga kondusivitas politik dalam negeri agar masyarakat tetap dapat beraktivitas dengan tenang tanpa dihantui isu-isu yang berpotensi memicu gejolak.
“Seharusnya para tokoh bangsa berada dalam satu barisan dengan pemerintah untuk memperkuat persatuan nasional sehingga situasi dan kondisi politik tetap kondusif, dan rakyat bisa tetap bisa menjalankan aktivitas kehidupan mereka dengan tenang dan baik tanpa dipanasi-panasi dengan banyak isu soal kenaikan harga BBM, dan kebutuhan bahan pokok yang bisa menimbulkan gejolak sosial di masyarakat,” ucapnya.
“Apalagi Jusuf Kalla memanaskan suhu politik dengan prediksi soal akan adanya kerusuhan. Ini sungguh kurang elok dan kurang bijaksana sebagai tokoh bangsa,” tambahnya.
