JAKARTA – Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Tower NasDem, Jakarta, Jumat (3/10/2025). Aksi ini dipimpin oleh Wijji selaku koordinator lapangan. Mereka menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan praktik korupsi terkait izin pengelolaan kawasan hutan PT Inhutani V.
Dalam orasinya, massa menyoroti nama mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar beserta lingkar keluarganya, yang disebut-sebut berada dalam pusaran kasus perizinan kehutanan. “Kasus ini tidak boleh berhenti di level bawah. KPK harus berani mengusut sampai ke akar-akarnya,” kata Wijji.
Massa juga menyoroti keberangkatan Siti Nurbaya ke Singapura pada 18 September 2025 bersama menantunya, yang menimbulkan pertanyaan publik di tengah sorotan kasus tersebut. Selain itu, nama Ananda Tohpati, anggota DPR RI sekaligus anak Siti Nurbaya, juga didesak untuk diperiksa KPK terkait dugaan keterlibatan dalam bisnis kehutanan.
Dalam pernyataan sikapnya, Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menuntut:
1. KPK mengusut tuntas dugaan suap perizinan penggunaan kawasan hutan di tubuh Kementerian LHK periode 2019–2024.
2. KPK memanggil dan memeriksa Siti Nurbaya atas dugaan keterlibatan dalam izin pengelolaan kawasan hutan PT Inhutani V.
3. KPK memanggil dan memeriksa Ananda Tohpati, anggota DPR RI yang juga anak Siti Nurbaya.
4. Presiden Prabowo Subianto memberi atensi khusus pada pemberantasan korupsi sesuai dengan agenda Asta Cita.
Menurut massa, kasus ini bukan hanya soal tindak pidana korupsi, melainkan juga menyangkut keadilan ekologis. “Hutan rusak, iklim terguncang, dan rakyat kecil yang paling menderita akibatnya. KPK harus menunjukkan independensinya, jangan sampai hukum tunduk pada tekanan politik,” tegas orator aksi.
Hingga kini, KPK belum mengeluarkan keterangan resmi terkait tuntutan demonstran tersebut. Publik menunggu langkah nyata lembaga antirasuah dalam mengusut perkara yang dinilai menyangkut kepentingan vital hutan Indonesia.
