KLATEN — Komisi VII DPR RI menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola industri air minum dalam kemasan (AMDK) agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan manfaat bagi masyarakat luas.
Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman melalui Panitia Kerja (Panja) Industri AMDK untuk memastikan arah kebijakan sektor ini lebih terstruktur.
“Kami ingin industri air mineral berkembang secara sehat, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan kontribusi nyata kepada masyarakat,” ujar Evita.
Salah satu perhatian utama Komisi VII adalah kompleksitas regulasi yang saat ini dinilai masih belum efisien. Proses perizinan yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga dianggap berpotensi menghambat investasi sekaligus menyulitkan pengawasan.
“Ke depan, regulasi harus lebih terintegrasi dan sederhana, tanpa mengurangi fungsi kontrol dari pemerintah,” tegasnya.
Selain aspek regulasi, pengelolaan sumber daya air menjadi isu krusial yang mendapat sorotan. Komisi VII mengingatkan agar perusahaan AMDK, termasuk PT Tirta Investama, terus memperkuat komitmen terhadap konservasi sumber daya air.
“Pengambilan air harus diimbangi dengan upaya pelestarian yang serius agar tidak merusak keseimbangan lingkungan,” lanjut Evita.
Tak hanya itu, persoalan sampah plastik juga menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Komisi VII menilai perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk mendorong sistem daur ulang yang lebih efektif serta inovasi dalam pengurangan limbah plastik.
Dalam konteks daerah, keberadaan industri AMDK dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan lokal. Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), industri diharapkan dapat berkontribusi langsung terhadap kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur hingga penanganan krisis air bersih.
Komisi VII juga mendorong agar perusahaan turut berperan dalam meningkatkan daya tarik daerah. Salah satu gagasan yang muncul adalah integrasi promosi potensi wisata lokal dalam kemasan produk, sehingga dapat memperkuat identitas daerah sekaligus mendukung sektor pariwisata.
Sementara itu, Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menyambut baik perhatian DPR RI terhadap pengembangan industri di wilayahnya. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor industri dapat terus diperkuat.
“Kami berharap industri yang ada bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan warga,” ujarnya.
Kunjungan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan bahwa pengelolaan industri strategis seperti AMDK berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga memberikan dampak positif yang berkelanjutan.
