BANGLI – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menegaskan komitmen DPR dalam memperkuat pengawasan terhadap pemberantasan narkotika saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli, Bali, Jumat (10/4/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Habib Aboe menyoroti langsung kondisi lapas yang saat ini dihuni 1.114 narapidana, seluruhnya kasus narkotika, dengan tingkat overkapasitas mencapai 138 persen. Meski demikian, ia mengapresiasi bahwa kondisi keamanan dan ketertiban di dalam lapas tetap terjaga dengan baik.
“Kita melihat sendiri, meskipun overkapasitas cukup tinggi, kondusivitas di sini masih terjaga. Ini menunjukkan kerja keras petugas yang patut diapresiasi,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa persoalan overkapasitas tidak boleh dianggap sepele, karena berpotensi memicu masalah baru jika tidak ditangani secara sistemik.
“Overkapasitas ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai menjadi celah bagi munculnya jaringan baru di dalam lapas,” tegasnya.
Tekankan Pencegahan Peredaran Narkoba dari Dalam Lapas
Habib Aboe memberi perhatian khusus terhadap upaya pencegahan peredaran narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan. Ia menilai langkah-langkah seperti penerapan program zero halinar—tanpa handphone ilegal, pungutan liar, dan peredaran uang tunai—merupakan terobosan penting.
“Program zero halinar ini harus dijaga konsistensinya. Lapas tidak boleh menjadi tempat subur bagi peredaran narkoba. Justru di sinilah titik pengendalian harus diperkuat,” katanya.
Ia juga mengapresiasi penggunaan sistem transaksi non-tunai melalui e-money serta penyediaan wartel khusus pemasyarakatan sebagai bentuk pengawasan modern.
Dorong Penguatan Rehabilitasi
Selain aspek pengamanan, Habib Aboe menilai pendekatan rehabilitasi yang diterapkan di Lapas Narkotika Bangli sudah berada di jalur yang tepat. Ia menyoroti kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dinilai efektif dalam mendukung pemulihan warga binaan.
“Pendekatan rehabilitatif ini penting. Narapidana narkotika tidak cukup hanya dihukum, tetapi juga harus dipulihkan agar tidak kembali mengulangi kesalahan,” ungkapnya.
Ia juga mengapresiasi capaian Lapas Bangli yang telah memperoleh sertifikasi SNI 8807:2022 dalam layanan rehabilitasi, menjadikannya satu-satunya lapas di Bali dengan standar tersebut.
Pembinaan Kemandirian Jadi Harapan
Dalam kunjungan itu, Habib Aboe juga meninjau berbagai program pembinaan, mulai dari pendidikan, pelatihan keterampilan, hingga program ketahanan pangan. Ia menilai program seperti budidaya pertanian, peternakan, hingga kerajinan yang menembus pasar ekspor merupakan langkah konkret dalam membekali warga binaan.
“Ini yang kita harapkan. Warga binaan tidak hanya menjalani hukuman, tapi juga punya bekal ketika kembali ke masyarakat,” ujarnya.
Soroti Momentum Internasional
Ia juga menyinggung rencana kunjungan delegasi internasional dalam forum 7th World Congress on Probation and Parole 2026 (WCPP) yang akan digelar di Lapas Bangli.
Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti bahwa sistem pemasyarakatan Indonesia, khususnya di Bangli, mulai mendapat perhatian dunia.
“Ini momentum penting. Kita harus tunjukkan bahwa Indonesia serius dalam reformasi pemasyarakatan, terutama dalam penanganan kasus narkotika,” katanya.
Komitmen DPR Perkuat Pengawasan
Di akhir kunjungan, Habib Aboe menegaskan bahwa Komisi III DPR RI akan terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam upaya pemberantasan narkoba.
“Perang terhadap narkoba harus total. Tidak boleh ada kompromi, termasuk di dalam lapas. Kami di DPR akan terus mengawal ini,” pungkasnya.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya DPR memastikan bahwa lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjadi tempat menjalani hukuman, tetapi juga pusat rehabilitasi dan pembinaan yang efektif dalam memutus mata rantai peredaran narkotika di Indonesia.
