Jakarta – Pidato Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Ulang Tahun Partai Golkar dinilai oleh berbagai kalangan sebagai bentuk intervensi terselubung dalam menentukan Capres dan Cawapres dari partai berlambang beringin tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Presidium Demokrasiana Institute yang juga Pengamat Kebijakan Publik, Zaenal Abidin Riam, mengingatkan agar Presiden sebaiknya menyerahkan keputusan pencapresan kepada partai politik tanpa mesti melakukan intervensi. Menurutnya, hal ini penting demi terciptanya iklim demokrasi yang sehat.
“Biarkan saja parpol bebas menentukan capres dan cawapres yang akan diusung oleh partai tersebut, setiap partai pasti punya mekanisme sendiri dalam memutuskan capres atau cawapres yang akan mereka dorong dalam pilpres 2024, Presiden sebaiknya menghormati mekanisme tersebut,” ujar Zaenal dalam keterangan persnya yang diterima belarakyat.com, Jakarta, Senin (24/10/22).
Setiap parpol, kata Zaenal, pasti punya indikator dan kriteria tersendiri dalam mengusung figur untuk pilpres 2024. “Setiap partai pasti punya indikator tersendiri dalam menentukan capres, dan itu pasti berbeda di antara setiap partai, namun demikian partai juga harus terbuka mendengar masukan masyarakat terkait figur capres yang dinilai ideal, termasuk figur capres alternatif,” terang Zaenal.
Menurutnya, jika Presiden terkesan mengintervensi parpol dalam urusan pencapresan, maka publik akan berspekulasi bahwa Jokowi masih punya kepentingan pada 2024.
“Menahan diri untuk tidak melakukan intervensi politik dalam penentuan capres di internal parpol juga penting untuk menghindari munculnya tuduhan negatif terhadap Presiden dalam kaitannya dengan Pilpres, terlebih sebelumnya wacana presiden tiga periode sempat hangat,” urai Zaenal.
“Akan lebih tepat bila Presiden memfokuskan diri untuk menuntaskan semua pekerjaan rumah yang belum terealisasi, ini jauh lebih produktif mengingat masa jabatan Presiden hanya tersisa dua tahun lagi,” pungkasnya.
