SULSEL – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengungkapkan pihaknya di Komisi III DPR RI menyoroti soal maraknya kasus narkoba di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang cukup tinggi.
“Banyaknya kasus yang ditangani oleh Polda Sulsel, menunjukkan tingginya peredaran narkoba di wilayah ini,” kata Habib Aboe dalam kunjungan kerja spesifik (Kunspek) saat rapat dengan Polda Sulsel, Kamis (6/7/2023).
Atas tingginya kasus narkoba di Sulsel, Habib Aboe ingin agar aparat kepolisian di sana lebih serius menangani persoalan tersebut.
“Oleh karenanya, menurut saya perlu ada atensi khusus dari Komisi III kepada Polda Sulsel. Melihat banyaknya perkara narkoba tersebut, kita ingin melihat inovasi apa yang dilakukan Polda Sulsel dalam menangani peredaran narkoba tersebut,” jelas Habib Aboe.
Sekjen PKS itu memberikan dukungan penuh pada pemberatan kasus narkoba di Sulsel. Baginya, narkoba masih menjadi masalah besar di republik ini.
“Kita memberikan dukungan dalam berbagai upaya penanganan pemberantasan narkoba. Hal ini harus dilakukan, karena narkoba adalah ancaman yang sangat nyata untuk bangsa dan negara,” ujar Habib Aboe.
“Salah satunya adalah soal penanganan narkoba, hal ini termasuk menjadi salah satu isu dominan di Sulsel. Dalam catatan saya, di semester awal 2023 ini ada 1.229 perkara narkoba yang dilaporkan ke kepolisian. Dari perkara yang sudah di tangani ada 1.850 tersangka yang sudah di proses. Termasuk menjuatnya kabar adanya bunker narkoba di salah satu kampus di Makasar,” sambung Habib Aboe.
Selain itu, lanjutnya, ia melihat maraknya demonstrasi penolakan polisi RW yang berlangsung di Sulsel ini.
“Hal ini juga menjadi perhatian Komisi III. Karena program polisi RW ini adalah ajuan dari mitra kerja Komisi III yang beberapa waktu lalu dipresentasikan oleh Kabarhakam. Oleh karenanya, kita juga perlu mendengarkan informasi dari bawah, kenapa ada penolakan soal program ini,” jelas Habib Aboe.
Selain itu, saat kunjungan Komisi III DPR RI ke Sulsel dalam melaksanakan kunjungan kerja ke Sulsel untuk menjalankan fungsi pengawasan DPR.
“Banyak isu keamanan yang menjadi perhatian di Sulsel ini, oleh karenanya dirasa perlu Komisi Hukum untuk datang ke Makasar,” terang politisi senior asal Dapil Kalimantan Selatan I ini.
