Enrekang – Pemilu yang akan di laksanakan Tahun 2024 tentu saja akan membawa angin baru dan bergantinya masing-masing roda kepemimpinan yang ada di seluruh Daerah Indonesia.
Hal ini tentu saja akan membawa dampak signifikan baik dalam proses kampanye dan pencitraan calon-calon. Banyak Isue yang kemudian beredar bahwa di duga ada sejumlah OPD dan beberapa perangkat-perangkat Negara yang ada di kabupaten Enrekang juga terlibat dalam proses dari Politik Praktis tersebut.
Hal ini kemudian menjadi Sorotan Besar oleh Pemuda Anti Korupsi
“Jika dugaan itu benar bahwa ada OPD dan juga beberapa Oknum penegak Hukum yang ikut terlibat dalam politik Praktis, maka ini dapat menimbulkan perpecahan dan juga ketidakstabilan dalam proses demokrasi yang akan terjadi di Kabupaten Enrekang nantinya. Pasalnya Negara telah mengatur dalam UU langsung bahwa seluruh ASN dan Penegak Hukum tidak boleh terjun kedalam politik Praktis karena mampu untuk merusak stabilisasi” Terang Andi Pangeran Ketua Umum Pemuda Anti Korupsi SulSel.
Lanjutnya” Saya juga mendengar isu bahwa ada pendamping PKH dan oknum penegak hukum yang kemudian mengumpulkan masyarakat-masyarakat guna untuk diarahkan dan menekan memilih caleg-caleg tertentu.
Jika dugaan itu benar maka KPU beserta Bawaslu Harus segera menindak dengan Tegas Oknum dari Pendamping dan penegak hukum tersebut. Ini tentu saja sudah menjadi hal yang paling memalukan dalam demokrasi kita jika issue yang beredar tersebut memang benar.
Jadi saya tegaskan bahwa jika penyelenggara tidak segera mengambil tindakan maka kami akan datang maka kami akan segera mengevaluasi kinerja dari KPU dan Bawaslu di kabupaten Enrekang karena itu sudah tidak sesuai dengan Aturan-Aturan yang telah di tetapkan.
