JAKARTA – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi menjawab pertanyaan netizen terkait pasifnya partai dakwah itu mendapatkan ‘jatah’ menteri dan agresif mendapatkan jatah kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Senayan.
Habib mengaku, banyak yang bertanya kenapa sikap PKS “lain di Istana, lain pula di Senayan”. Politisi senior PKS ini menjawab, mengapa di hadapan publik, PKS tampak pasif terhadap manuver-manuver menjelang pengumuman kabinet. Sementara di Senayan, PKS tampak proaktif atau cenderung agresif bergerilya menyambangi sejumlah fraksi DPR RI.
“Pertama, kami menyadari bahwa koalisi yang diusung PKS kalah dalam Pilpres. Karenanya, secara gentle kita berikan kesempatan kepada Istana untuk menyusun kabinet terbaiknya. Tentunya kita juga ingin pemerintahan ini berhasil, sehingga dapat mensejahterakan rakyat dan memberikan keadilan ditengahnya sebagaimana visi misi capres terpilih,” jawab Habib Aboe pada wartawan Lintas Parlemen, Sabtu (19/10/2019).
“Kedua, kami ingin membangun suasana politik yang dinamis namun tanpa kegaduhan. Dengan menyambangi berbagai fraksi di DPR kita harapkan komunikasi berjalan lancar, sehingga apapun dinamika yang terjadi, semua masih dalam kerangka persatuan,” sambung Habib Aboe.
Ketiga, lanjut politisi Kalimantan Selatan ini, PKS ingin membangun parlemen yang kuat, modern dan produktif, tentunya ini hanya bisa dilakukan jika tidak ada sumbatan komunikasi.
“Karenanya, kami mengawali melakukan safari silaturahmi. Ini merupakan bentuk kesiapak PKS untuk berkomunikasi dengan semua Fraksi di DPR. Kita bukan kelompok oposisi yang eksklusif, kita siap berdialog dengan semua pihak untuk kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pimpinan AKD telah dibentuk 11 komisi dan 6 badan. Setiap komisi terdiri atas satu ketua dan empat wakil ketua. Sehingga ada ada 17 ketua komisi dan badan serta 66 wakil ketua komisi dan badan. PKS memperoleh kursi ketua Mahkamah Kehormatan Parlemen (MKP) dan enam wakil ketua komisi di DPR.
PDI Perjuangan memperoleh lebih dominan kursi ketua Komisi III, ketua Komisi IV, ketua Komisi V, dan Ketua Badan Anggaran (Banggar) serta 11 wakil ketua.
Sebagai partai koalisi PDIP di Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu, Golkar mendapatkan kuris cukup dominan di DPR dengan meraih ketua komisi I, ketua Komisi II, ketua Komisi XI, serta 10 wakil ketua. Selamat buat Golkar.
Sementara Gerindra yang lebih agresif melobi ke Istana masih mendapatkan kursi ketua Badan Legisatif (Baleg) seperti periode 2014-2019. Yang lainnya, Gerindra meraih kursi ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP), dan sembilan wakil ketua.
Nasdem mendapatkan kursi ketua Komisi VII, ketua komisi IX, dan delapan wakil ketua. PKB mendapatkan kursi ketua Komisi VI, ketua Komisi X, dan tujuh wakil ketua. Demokrat mendapatkn kursi ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), dan empat wakil ketua. PAN mendapatkan kursi ketua komisi VIII dan lima wakil ketua komisi. Dan selanjutnya, fraksi terkecil yakni PPP memperoleh kursi empat wakil ketua komisi. (HMS)
