JAKARTA – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat arah baru perjuangan buruh di Indonesia. Mengusung semangat kolaborasi, tokoh nasional yang saat ini duduk di Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru yang akrab disapa Gus Falah menekankan tantangan buruh saat ini tidak lagi konvensional, melainkan telah bergeser ke ranah digital yang membutuhkan kehadiran negara secara lebih tegas.
Dalam pernyataannya, Gus Falah menyoroti transformasi industri berbasis teknologi harus diiringi dengan perlindungan menyeluruh terhadap pekerja. Ia mengingatkan bahwa tanpa regulasi yang kuat, digitalisasi justru berpotensi melahirkan bentuk eksploitasi baru.
“Kita tidak boleh membiarkan kemajuan teknologi berjalan tanpa arah. Negara harus memastikan bahwa digitalisasi menghadirkan keadilan, bukan ketimpangan baru bagi buruh,” tegas Gus Falah kepada waetawan, Jakarta, Jumat (1/5/2026).
Gus Falah menambahkan, buruh di era sekarang menghadapi ketidakpastian yang lebih kompleks, mulai dari sistem kerja fleksibel tanpa jaminan, hingga ketergantungan pada algoritma platform digital yang seringkali tidak transparan.
“Hari ini banyak pekerja tidak tahu bagaimana penilaian kerja mereka ditentukan. Algoritma menjadi ‘atasan baru’ yang tidak bisa diajak berdialog. Ini harus diatur, tidak boleh dibiarkan liar,” ujarnya.
Menurut Gus Falah, kebutuhan buruh di era digital harus dipandang sebagai bagian dari hak dasar yang tidak bisa ditawar. Ia menyebut empat aspek utama yang harus segera diperkuat: perlindungan hukum pekerja platform, jaminan sosial universal, peningkatan keterampilan digital, serta regulasi kecerdasan buatan yang berpihak pada manusia.
“Kalau negara abai, maka buruh akan terus berada di posisi lemah. Kita butuh keberpihakan yang nyata, bukan sekadar slogan,” katanya.
Lebih lanjut, ia juga mengangkat isu yang kerap luput dari perhatian, yakni kesehatan mental buruh di tengah tekanan kerja digital yang serba cepat dan tidak mengenal batas waktu.
“Tekanan kerja di era digital itu tidak terlihat, tapi nyata. Buruh bisa bekerja 24 jam tanpa sadar. Ini juga harus menjadi perhatian serius dalam kebijakan ketenagakerjaan ke depan,” ungkapnya.
Dalam konteks politik, Gus Falah menegaskan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap konsisten berada di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Ia menyebut bahwa keberpihakan terhadap pekerja merupakan bagian dari ideologi partai yang tidak bisa dipisahkan.
“PDIP berdiri bersama rakyat kecil, termasuk buruh. Kami mendorong keadilan upah, menolak PHK semena-mena, dan memastikan jaminan sosial menjangkau seluruh pekerja, termasuk di sektor informal dan digital,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun industrialisasi nasional yang berkeadilan agar tidak hanya menguntungkan pemodal besar, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan pekerja.
“Industri harus tumbuh, tapi buruh juga harus naik kelas. Tidak boleh ada pertumbuhan ekonomi tanpa peningkatan kesejahteraan pekerja,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Gus Falah mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan May Day 2026 sebagai momentum memperkuat solidaritas dan memperjuangkan masa depan buruh yang lebih adil di tengah perubahan zaman.
“Satu tekad, satu tujuan, sejahtera bersama bukan hanya slogan. Itu harus menjadi arah perjuangan kita bersama—agar buruh Indonesia benar-benar menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” pungkasnya.
