…
Pada rangkai keempat tulisan bersambung ini, saya tidak akan menguraikan secara detail sebab-sebab kehadiran dan kemunculan HMI MPO. Sebab saya sudah menuliskan hal tersebut berdasarkan ingatan dan penuturan oleh tokoh pelopornya, yaitu Mohammad Chaeron, tulisan mana dapat ditemukan alamat link-nya di sini. (Temukan di: https://m.caping.co.id/news/detailmi/6776795.) Di antara yang terkenal dari aktivis HMI MPO awal yaitu Eggi Sudjana, Tamsil Linrung, Ahmad Yani, Erwin Moeslimin, dan kemudian menyusul generasi sesudahnya seperti Ubedillah Badrun, Anies Baswedan, dan lain-lain.
Mengapa HMI MPO muncul, padahal menurut tulisan saya sebelumnya, bukankah HMI sengaja didesain organik bersamaan kehadiran Republik Indonesia? Sementara HMI MPO dengan jelas dikenali sebagai suatu unsur sosial politik yang oposan terhadap negara. Bukankah ini suatu gejala yang melawan kodratnya sendiri, ataukah hal ini suatu penyimpangan dari model gerakan HMI awal?
Adakah HMI MPO sebagai suatu ide memiliki silsilah gagasan dengan tokoh-tokoh utama HMI, dan siapa saja?
Sebagaimana yang kita lihat realitasnya, HMI MPO sama sekali tidak membawa ideologi anti negara, apalagi anti Republik. Yang anti bagi HMI MPO ialah terhadap negara Orde Baru yang sudah menyalahi dari cita-cita demokrasi, yaitu negara yang harusnya tunduk pada kehendak dan kedaulatan rakyat, beralih menjadi negara otoriter. Negara Orde Baru dijalankan dengan penyelewengan fatal, hal mana negara ditempatkan berada di atas kedaulatan rakyat dan menentukan secara eksklusif dan represif kehendak rezim terhadap rakyat. Akibatnya bagi masyarakat dengan tradisi demokratis, bebas dan intelektual seperti HMI, hal tersebut tak bisa diterima. Masyarakat dan tokoh yang menentang aksi otoriter Orde Baru tersebut bukan hanya HMI, tapi beragam dengan basis dan aliran politik masing-masing. Salah satu yang mencuat yaitu kelompok Petisi 50. Kelompok Petisi 50 ini berisi tokoh-tokoh terkemuka, seperti Jenderal (Purn) AH Nasution bekas Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Mohammad Natsir bekas Ketua Umum Masyumi, Burhanuddin Harahap bekas Perdana Menteri, Hoegeng Imam Santoso bekas Kapolri, HR Dharsono, Ali Sadikin bekas Gubernur DKI, Abdul Madjid tokoh PNI, Chris Siner Key Timu, mantan Ketua Umum PMKRI, Judilhery Justam bekas tokoh mahasiswa pada peristiwa Malari 1974, dan masih banyak lagi. Belakangan, setelah kembali dari Australia dan aktif di Indonesia, Deliar Noer turut pula menggabungkan diri dalam setiap kegiatan kelompok Petisi 50.
Negara Orde Baru telah menampakkan tendensi otoriternya saat konsolidasi dukungan politik dan legitimasinya makin besar dan sukses. Ketika Orde Baru berhasil memenangkan Golkar dan memangkas sekaligus memadatkan partai politik sehingga tinggal menjadi dua, yaitu PDI dan PPP, Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto makin tak terhentikan. Ditambah lagi, perhatian rakyat ditarik kepada isu sentral, yaitu pembangunan dan pentingnya meninggalkan model kehidupan politik era Orde Lama.
Puncaknya yaitu kebijakan penyeragaman asas Pancasila terhadap setiap ormas pada 1980-an. Dalam hal ini, secara tak terelakkan menghantam juga HMI. HMI pun pecah menjadi dua kelompok: kelompok yang mempertahankan asas Islam sebagaimana sejak semula HMI didirikan; dan kelompok yang menerima penggantian asas HMI menjadi Pancasila. Kelompok yang pertama, publik mengidentifikasinya sebagai HMI MPO, dan kelompok kedua lazim dikenal dengan sebutan HMI DIPO.
MPO adalah akronim dari Majelis Penyelamat Organisasi. Adapun Dipo, dinisbatkan dengan kedudukan kantornya di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Belakangan, kantor HMI Dipo pindah ke Jalan Sultan Agung Jakarta Selatan yang mengakibatkan dilematik bagi penyebutannya.
HMI MPO, dari segi gagasan pemikiran keislaman, tidak jauh berbeda dengan HMI Dipo yang memiliki pertautan gagasan dengan pendiri HMI itu sendiri, yaitu Lafran Pane. Kedua HMI ini memiliki aspirasi yang sama tentang Muslim yang modernis, pemahaman Islam yang dinamis, dan aktif dalam setiap wilayah kehidupan, terutama dalam politik dan kebudayaan. Apa yang membedakan dari kedua HMI ini dari segi pemahaman dan pandangan hanya terbatas pada sikap terhadap Orde Baru. Dan soal ini merupakan pilihan sikap politik, tapi kemudian ditunjang oleh doktrin pemahaman Islam yang disesuaikan dengan tuntutan keadaan akibat dari pilihan politik tersebut. Akibat susulannya ialah merambah pada tradisi politik dan perkaderan yang berbeda satu sama lain.
HMI MPO memperoleh sandaran dan silsilah tradisi pemikiran dan keislamannya pada tokoh-tokoh HMI senior seperti Deliar Noer, Imaduddin Abdurrahim, Endang Saefuddin Ansari, Ibrahim Madilau, Adi Sasono, AM Saefuddin, Amien Rais, untuk menyebut di antara tokoh-tokohnya. Dan muara dari semua aliran pemikiran para tokoh tersebut berujung pada sosok Mohammad Natsir sebagai bapak yang melindungi dan menyemangati. Itulah sebabnya, HMI MPO sangat dekat dengan tokoh yang disegani oleh dunia Islam ini. Lagi pula secara sikap politik terhadap negara Orde Baru, memiliki kesamaan dan paralel dengan HMI MPO. Seperti yang ditulis sebelumnya, Mohammad Natsir termasuk penanda tangan Petisi 50, hal mana kelompok ini diakui sebagai oposisi bagi Orde Baru.
Akbar Tanjung dalam sambutannya pada buku 75 Tahun Deliar Noer, dengan terbuka menyatakan bahwa HMI MPO terkait secara pemikiran dengan Deliar Noer. Sedangkan HMI DIPO terkait pemikiran dengan Nurcholish Madjid. Yang pertama, oposisi kritis terhadap Orde Baru. Warna perilaku keagamaannya bersifat islamisasi yang tidak diharapkan oleh Orde Baru, dan pada batas tertentu, mendorong tren identitas dan formalisasi Islam di wilayah publik, seperti pemakaian jilbab pada mahasiswi dan bom wacana islamisasi ilmu dan implementasi ekonomi Islam.
Sedangkan HMI Dipo, bergerak lain. Landasan pemikiran keislaman HMI Dipo sepenuhnya diilhami dan dipengaruhi oleh wawasan Nurcholish Madjid atau Cak Nur tentang fungsi dan kedudukan Islam terhadap situasi Orde Baru yang diciptakan rezim dengan kampanye tegas pembangunan atau developmentalisme. Dalam hal ini, Cak Nur berhasil menyiapkan kerangka teoritik dan pendekatan penyesuaian teologis terhadap isu dan kepentingan politik Orde Baru, baik dalam perkara memaksimalkan partisipasi masyarakat maupun dalam mendukung rencana transformasi dari agraris ke industri.
Isu pembaruan pemikiran Islam yang dikampanyekan oleh Cak Nur berada dalam kerangka modernisasi besar-besaran yang dilancarkan oleh rezim Orde Baru. Dalam hubungan ini, sumbangan pemikiran Cak Nur sangat menolong kewibawaan dan keberhasilan misi Orde Baru.
Pembaruan pemikiran Islam ini salah satu titik tekannya ialah merumuskan dan meletakkan Islam sebagai dasar etik dan melupakan Islam sebagai golongan politik dan proyeksi politik tersendiri, berdampingan dengan golongan politik yang ada. Slogan Islam Yes, Partai Islam No, merupakan penjelmaan dari hal tersebut. Sebab jika masih meletakkan pendekatan semula, yaitu Islam sebagai golongan politik dan ideologis, maka problem penyesuaian dengan arus politik Orde Baru yang menekankan deideologisasi, menimbulkan kesukaran adaptasi politik bagi rekan-rekan Cak Nur yang tengah bergabung dengan Orde Baru.
Cak Nur dalam hal ini berhasil memberi legitimasi teologis bagi para aktivis muda HMI di masa awal Orde Baru untuk masuk sepenuhnya ke dalam sistem tanpa suatu dilema teologis. Di antara yang terkenal misalnya, Abdul Gafur, Akbar Tanjung, Mar’ie Muhammad, Soegeng Sarjadi, Jusuf Kalla, Fahmi Idris, Sulastomo, dan masih banyak lagi. Belum dilist yang berkiprah di daerah-daerah. Dapur pemikirannya berada dalam lembaga kajian Paramadina yang dipimpin langsung oleh Cak Nur. Praksis politiknya pada Golkar, birokrasi pemerintahan, dunia usaha, dan kampus-kampus IAIN.
Sejak saat itu, kedua pendekatan orang-orang HMI terhadap Orde Baru ini berjalan masing-masing. Cak Nur dkk melancarkan pendekatan adaptasi, integrasi dan partisipasi aktif di dalam sistem politik Orde Baru. Kelompok HMI yang lain, meletakkan diri di luar sistem Orde Baru dan secara teratur melancarkan kritik, bahkan membangun oposisi.
Kelompok kedua ini sulit untuk tidak dikaitkan dengan DDII dan sosok Mohammad Natsir. Teoritikus terkemukanya ialah Deliar Noer dan Amien Rais. Ketika terjadi pemaksaan asas tunggal Pancasila, kelompok kedua yang tadinya tidak terinstitusionalisasi, dengan cepat mengkristal menjadi HMI MPO. HMI MPO ini tidak bisa dianggap remeh dalam masalah polarisasi HMI, mengingat basisnya terdiri dari Cabang-cabang utama, seperti Jakarta, Yogyakarta, Ujung Pandang, Semarang, Purwokerto, dan Palolo.
Dalam perjalanannya, HMI MPO pun berkembang survive dan sudah barang tentu memiliki andil dalam proses runtuhnya Orde Baru.
Iktibar
Tulisan ini tidak berambisi untuk menjadi survei dinamika perjalanan politik di Indonesia. Tetapi sedikit banyak telah membentangkan bagaimana berbagai arus pembentuk sejarah Indonesia saling bersaing dan arus reformis Islam yang di dalamnya terdapat HMI, telah mengalami dinamik sejarahnya sendiri berhadapan dengan kekuasaan.
Sekarang, pasca reformasi dan kehidupan politik kembali ke iklim liberal, apakah yang dicanangkan HMI, lebih tepatnya para elitnya, di dalam memenangkan masa depan bagi mereka? Proyeksi dan aspirasi reformis Islam di masa lalu untuk meraih kehidupan yang menguntungkan bagi Indonesia dan khususnya, bagi konstutein reformis Islam, masihkah membara sebagai misi HMI? Dan bagaimana hal itu dirumuskan di tengah situasi berubah seperti sekarang ini, saat mana HMI terdapat dua “partai”: HMI MPO dan HMI Dipo. End
~ Syahrul Efendi Dasopang, Mantan Ketua Umum PB HMI
