JAKARTA – Sejumlah tokoh nasional yang pernah memimpin lembaga legislatif berkumpul dalam Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR lintas periode 1999–2024 untuk membahas berbagai isu strategis nasional bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Pertemuan yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Gedung DPR/MPR RI pada Minggu malam (15/3/2026) itu menyoroti dinamika geopolitik global, kondisi fiskal negara, hingga tantangan komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sekaligus mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2019–2024, Bambang Soesatyo, mengatakan diskusi tersebut menghadirkan perspektif strategis dari para tokoh yang pernah berada di pusat pengambilan keputusan negara sejak era reformasi.
Menurut Bamsoet—sapaan Bambang Soesatyo—situasi nasional dan global saat ini menuntut kontribusi pemikiran dari para pemimpin bangsa yang memiliki pengalaman panjang dalam mengelola negara.
“Negara membutuhkan pemikiran para tokoh bangsa. Ancaman dari dalam maupun luar negeri harus diantisipasi dengan pandangan yang jernih dari mereka yang pernah memimpin lembaga negara. Salah satu tugas kita adalah membantu menenangkan rakyat agar tidak terjebak dalam kekhawatiran berlebihan,” ujar Bamsoet saat membuka diskusi.
Forum tersebut dihadiri sejumlah tokoh yang pernah menjabat sebagai pimpinan MPR maupun DPR lintas periode, antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Anis Matta, Fahri Hamzah, Ahmad Basarah, Agung Laksono, Sidarto Danusubroto, Marzuki Alie, Lukman Hakim Saifuddin, Melani Leimena Suharli, Ahmad Farhan Hamid, Agus Hermanto, Priyo Budi Santoso, Setya Novanto, Hajriyanto Y. Thohari, serta Achmad Dimyati Natakusumah.
Turut hadir Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago bersama Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Heri Wiranto serta anggota DPR RI Robert Kardinal.
Soroti Tekanan Geopolitik Global
Dalam diskusi tersebut, para peserta menilai dinamika geopolitik global semakin kompleks. Persaingan kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok dinilai turut membentuk ulang konfigurasi kekuatan di kawasan Indo-Pasifik yang berdampak langsung terhadap kepentingan strategis Indonesia.
Di saat yang sama, kondisi fiskal nasional juga dinilai menghadapi tekanan akibat meningkatnya kebutuhan belanja negara, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga modernisasi alat utama sistem persenjataan.
Dalam forum tersebut, Setya Novanto mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan fleksibilitas kebijakan fiskal, termasuk kemungkinan penyesuaian batas defisit anggaran.
“Ke depan, pemerintah perlu mempertimbangkan menaikkan batas defisit anggaran di atas tiga persen dari PDB agar ruang fiskal menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi tekanan ekonomi yang semakin kompleks,” ujarnya.
Evaluasi Sistem Pemilu dan Demokrasi
Selain isu ekonomi, para tokoh juga menyoroti pentingnya memperkuat kualitas demokrasi dan sistem pemilu di Indonesia. Partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 yang mencapai sekitar 81 persen dinilai menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dalam proses demokrasi.
Namun demikian, sejumlah peserta forum menilai mekanisme representasi politik masih perlu diperbaiki agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara lebih optimal.
“Banyak masyarakat merasa aspirasinya belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem pemilu saat ini. Karena itu regulasi pemilu perlu dikaji kembali secara serius,” kata Agung Laksono.
Pentingnya Komunikasi Publik Pemerintah
Isu komunikasi publik pemerintah juga menjadi perhatian utama dalam diskusi tersebut. Para tokoh menilai pemerintah perlu memperkuat sistem komunikasi kebijakan agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan tidak menimbulkan spekulasi.
Marzuki Alie menilai kondisi nasional yang menghadapi berbagai tantangan memerlukan penjelasan kebijakan yang mudah dipahami masyarakat.
“Negara sedang menghadapi banyak tantangan. Karena itu masyarakat perlu ditenangkan dengan komunikasi yang baik agar kebijakan pemerintah tidak disalahartikan,” ujarnya.
Sementara itu, Melani Leimena Suharli mengusulkan agar pemerintah memperkuat peran juru bicara presiden sebagai penghubung utama antara kebijakan negara dan pemahaman publik.
“Pemerintah memerlukan juru bicara yang kuat dan kredibel agar masyarakat memperoleh penjelasan kebijakan secara utuh dan tidak menimbulkan spekulasi di ruang publik,” katanya.
Stabilitas Nasional Jadi Prioritas
Para tokoh juga menilai stabilitas nasional harus dijaga melalui koordinasi yang kuat antar lembaga negara. Sistem ketatanegaraan Indonesia yang mengedepankan prinsip checks and balances dipandang sebagai salah satu kekuatan demokrasi sejak era reformasi.
Menurut Ahmad Basarah, pengalaman para pimpinan lembaga legislatif lintas periode merupakan aset penting bagi bangsa dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis.
“Jumlah pimpinan MPR dan DPR lintas periode yang masih ada mencapai lebih dari empat puluh orang. Pengalaman mereka merupakan aset penting bagi bangsa. Forum ini diharapkan menjadi ruang untuk menyampaikan saran kepada Presiden demi kepentingan negara,” katanya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Menko Polkam Djamari Chaniago menyambut positif forum dialog tersebut. Ia menilai diskusi dengan para tokoh bangsa sangat penting untuk memberikan perspektif tambahan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan.
“Forum seperti ini penting bagi pemerintah untuk mendapatkan pandangan yang berkembang di masyarakat. Gagasan dan kritik dari para tokoh bangsa akan menjadi bahan berharga dalam merumuskan langkah kebijakan ke depan,” ujar Djamari.
