BANDUNG – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw memastikan pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Soreang berjalan sesuai rencana dengan tetap mengedepankan kualitas konstruksi. Peninjauan dilakukan bersama pemerintah pusat dan daerah sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap proyek strategis nasional.
Menurut Roberth proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya konkret negara dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Progres Fisik Capai Tahap Krusial
Roberth mengungkapkan bahwa pembangunan telah memasuki fase penting dengan selesainya fondasi utama bangunan. Tahap ini dinilai krusial karena menjadi penentu kekuatan struktur ke depan.
Ia menambahkan, pekerjaan selanjutnya akan difokuskan pada pengecoran dasar dan struktur lanjutan. Dengan capaian tersebut, proyek dinilai masih berada dalam jalur yang sesuai dengan target.
Target Rampung Pertengahan Tahun
Komisi V DPR RI menargetkan proyek Sekolah Rakyat di Soreang dapat diselesaikan pada Juni hingga Juli 2026. Target ini disesuaikan dengan kebutuhan operasional sekolah agar dapat langsung digunakan pada tahun ajaran baru.
Percepatan pembangunan, kata Roberth, harus dilakukan secara terukur tanpa mengabaikan standar teknis yang berlaku dalam konstruksi.
Teknologi Konstruksi Jadi Kunci
Dalam proses pembangunan, penggunaan teknologi konstruksi modern menjadi salah satu faktor pendukung percepatan proyek. Salah satunya adalah pemanfaatan bahan aditif pada beton yang mampu mempercepat proses pengerasan tanpa mengurangi kualitas.
“Teknologi memungkinkan pembangunan lebih cepat, tetapi mutu tetap harus terjaga. Ini yang kita tekankan kepada pelaksana proyek,” ujarnya.
Sekolah Rakyat untuk Keluarga Kurang Mampu
Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap, mulai dari pendidikan, tempat tinggal, hingga pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan siswa.
Roberth menilai konsep ini menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas.
“Ini bentuk kehadiran negara. Anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terbebani biaya,” tegas Roberth.
Dorongan Pemerataan Pembangunan
Meski mengapresiasi pembangunan di Kabupaten Bandung, Roberth mengingatkan pentingnya pemerataan proyek serupa di berbagai daerah. Ia menilai distribusi program harus adil agar manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat Indonesia.
Komisi V DPR RI akan terus melakukan pengawasan agar pelaksanaan proyek tidak hanya tepat waktu, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
