JAKARTA – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menggulirkan wacana skema war ticket untuk pendaftaran haji. Ia menilai, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan akses, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
Menurutnya, sebelum diterapkan, perlu dilakukan kajian mendalam, khususnya dari sisi sosial. Ia mempertanyakan siapa yang akan diuntungkan dari sistem berbasis kecepatan tersebut.
“Kalau yang berburu tiket ini mayoritas orang mampu, tentu harus ada pembatasan. Jangan sampai yang punya kemampuan finansial justru mendominasi,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (10/4/2026).
Soroti Potensi Kecemburuan Sosial
Marwan menilai skema war ticket berisiko memicu kecemburuan di tengah masyarakat. Pasalnya, sistem ini memungkinkan calon jemaah yang memiliki dana siap untuk langsung mendapatkan kursi keberangkatan, tanpa melalui antrean panjang.
“Kalau dibiarkan bebas, akan ada kelompok masyarakat yang semakin sulit mendapatkan kesempatan berhaji. Ini bisa menimbulkan rasa tidak adil,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa sistem antrean yang berlaku saat ini sejatinya dirancang untuk memberikan kesempatan merata, termasuk bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan finansial besar.
Singgung Aturan yang Berlaku
Politisi PKB tersebut juga menyinggung aturan dalam Undang-Undang penyelenggaraan haji yang mengatur masa tunggu bagi jemaah yang telah berhaji, sebagai bentuk pemerataan kesempatan.
“Itu dibuat agar ada ruang bagi masyarakat lain yang belum pernah berhaji, terutama yang tidak bisa bersaing secara finansial,” jelasnya.
Pemerintah Diminta Tidak Tergesa
Di sisi lain, Marwan tidak menolak sepenuhnya wacana yang tengah digodok oleh Kementerian Haji dan Umrah. Namun, ia menekankan bahwa implementasi kebijakan harus mempertimbangkan banyak aspek agar tidak menimbulkan polemik baru.
“Silakan dikaji, tapi jangan tergesa-gesa. Kalau tidak matang, bisa menimbulkan keresahan di masyarakat,” katanya.
Ia bahkan mengingatkan bahwa perubahan sistem besar seperti ini berpotensi membutuhkan penyesuaian regulasi, termasuk revisi undang-undang.
Respons atas Antrean Panjang
Wacana war ticket sendiri muncul sebagai respons atas panjangnya antrean haji yang di beberapa daerah mencapai puluhan tahun. Pemerintah tengah mencari formula baru agar proses keberangkatan bisa lebih fleksibel.
Namun demikian, DPR menilai solusi tersebut harus tetap berpijak pada prinsip keadilan dan pemerataan.
“Ibadah haji bukan sekadar soal kemampuan bayar, tapi juga soal keadilan akses bagi seluruh umat,” pungkas Marwan.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, DPR mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan terkait penyelenggaraan haji tetap mengutamakan asas keadilan sosial, agar tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu saja.
