MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan kota yang inklusif dan produktif.
Dihadiri langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Prof. Dr. Yassierli, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar dengan Pemkot Makassar.
Sekaligus dirangkaikan dengan peluncuran program fasilitasi penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas dan pembukaan pelatihan berbasis kompetensi di Kantor BBPVP Makassar, Jumat (25/7/2025).
Dalam kesempatan ini, tercatat sebanyak 17 daerah melakukan penandatanganan kerja sama dengan BBPVP, termasuk Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan, Penandatanganan MoU ini menjadi langkah strategis dalam memperluas akses pelatihan vokasi dan membuka peluang kerja yang setara, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
“Kegiatan MoU ini kita dorong agar saudara-saudara kita yang disabilitas bisa mendapat ruang kerja yang layak,” jelasnya.
Munafri Arifuddin menyampaikan, setiap warga negara mendapat hak yang sama termasuk pekerjaan. Oleh sebab itu, bahwa peluncuran program ini adalah bentuk nyata dari semangat kesetaraan yang diusung Pemkot Makassar.
“Kita ingin agar mereka (berkebutuan khusus) tidak hanya dilatih, tetapi juga diserap ke dunia kerja, termasuk di lingkungan Pemkot, misalnya melalui mekanisme PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan),” ujar Munafri.
Lebih lanjut, Wali Kota mencontohkan peran Makassar Creative Hub sebagai pusat pelatihan dan pengembangan keterampilan.
Ia mengaku pernah mengunjungi fasilitas tersebut dan menyaksikan sendiri bagaimana penyandang disabilitas, termasuk individu dengan down syndrome, dilatih untuk bisa berkontribusi secara produktif.
“Kami akan berupaya seinklusif mungkin. Penyandang disabilitas harus diberi ruang di semua lini, termasuk di pemerintahan dan industri kreatif,” tutur Appi.
“Makassar Creative Hub adalah salah satu contoh nyata bahwa kita bisa dan harus mengakomodir kebutuhan mereka,” lanjut politisi Golkar itu.
Peluncuran pelatihan berbasis kompetensi ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas tenaga kerja di Kota Makassar secara umum, sejalan dengan program nasional peningkatan produktivitas dan daya saing SDM.
“Program ini diharapkan tidak hanya membuka lapangan kerja bagi penyandang disabilitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang adil dan memberdayakan seluruh warga, tanpa terkecuali,” harapnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli, dalam sambutannya menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif antarinstansi dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan nasional.
Ia menyebut bahwa modal dan sumber daya ada di berbagai kementerian, bukan hanya di Kemenaker.
“Kementerian Pertanian, ESDM, Pariwisata, hingga Perikanan dan Kelautansemua punya andil besar lewat program strategis nasional. Kita tidak bisa kerja sendiri. Kolaborasi adalah kunci,” tegasnya.
BBPVP Makassar, lanjut Yassierli, akan dikembangkan sebagai pusat pelatihan vokasi dan inovasi nasional. Dengan luas mencapai lima hektare, balai ini menjadi simpul pelatihan jangka pendek maksimal enam bulan, khusus untuk kompetensi level moderat.
Serupa dengan balai lain di Serang, Bekasi, Bandung, dan Semarang, BBPVP Makassar disebut punya potensi menjadi yang terdepan dalam mengakselerasi kualitas SDM Indonesia.
Untuk menjawab tantangan global seperti otomatisasi, transisi energi, hingga kecerdasan buatan, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyusun empat pendekatan strategis:
Penguatan SDM dalam program hilirisasi dan koperasi – termasuk pelatihan bagi pengelola 80 ribu koperasi yang sedang disiapkan.
Peningkatan penempatan tenaga kerja luar negeri secara terstruktur dan aman, dengan target 450 ribu pekerja migran di tahun ini.
Kemitraan aktif dengan sektor industri termasuk memastikan minimal 1% tenaga kerja lokal direkrut di kawasan industri.
“Dan Pengembangan tenaga kerja mandiri berbasis inovasi, termasuk penguatan peran balai pelatihan sebagai Talent and Innovation Hub,” tururnya.
Yassierli menyebutkan bahwa BBPVP Makassar akan dilengkapi dengan fasilitas seperti Karantina Corner, ruang kreatif bagi generasi muda untuk bertukar ide, mengikuti pelatihan, bahkan mengakses pendanaan dan inkubasi usaha melalui kerja sama dengan Himbara.
Salah satu program utama yang diresmikan hari ini adalah fasilitasi penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas. Bagi Yassierli, hal ini bukan hanya soal pelatihan teknis, tetapi tentang pemenuhan hak konstitusional untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan lingkungan kerja yang aman.
“Kami ingin semua balai menjadi ruang aman dan produktif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi milenial dan penyandang disabilitas. Harapan generasi muda itu sederhana: pemerintah hadir. Maka kami hadir,” tuturnya.
Kehadiran para kepala daerah dalam acara ini juga mendapat apresiasi tinggi. Yassierli menilai kolaborasi daerah menjadi bukti bahwa transformasi ketenagakerjaan adalah tanggung jawab bersama, bukan semata-mata urusan anggaran, melainkan soal efisiensi dan kreativitas.
Menteri Yassierli juga menekankan peran Baznas sebagai mitra strategis dalam inovasi pembiayaan. Menurutnya, zakat dan donasi publik bisa menjadi kekuatan besar jika dikelola secara profesional dan transparan.
“Banyak orang mau membantu, banyak donatur siap. Tapi selama ini kurang transparansi. Sekarang kita tunjukkan bahwa zakat bisa berdampak, mendukung program pelatihan hingga wirausaha,” jelasnya.
