JAKARTA – Mahasiswa Pascasarjana Universitas Nasional Jakarta, Alkindi yang juga merupakan aktifis yang berasal dari Muna Barat, turut memberikan komentar terkait tanggapan yang dilakukan oleh Mukmin atas somasi yang diberikan oleh Pemda Muna Barat.
Menurut Alumnus Universitas Haluoleo tersebut, tanggapan yang diberikan oleh Mukmin terhadap somasi yang ada merupakan bentuk penggiringan opini publik dan menghindarkan diri dari pertanggungjawaban hukum. Berani berbuat, lanjutnya, berani bertanggungjawab itulah aktifis yang punya integritas. Aktifis yang punya integritas adalah aktifis yang berdemontrasi atas panggilan nurani dan kebenaran bukan karena ada kepentingan, pesanan dan kebohongan serta fitnah yang penuh adu lomba.
“Benar apa yang disampaikan oleh Mukmin Di Negara Demokrasi ini kekebasan menyatakan pendapat dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetapi harus diingat kebebasan seperti apa yang dimaksud? Kebebasan menyatakan pendapat tanpa kajian ilmiah tanpa landasan hukum yang kongkrit itu adalah sebuah logika kosong tidak mampu dipertanggungjawabkan,” tegas Alkindi, Kamis (4/5/23).
Berkaitan dengan hal di atas, Alkindi menyatakan secara tegas bahwa demontrasi bukan mainan, bukan gurauan tapi demontrasi adalah aspirasi yang membangun, kritikan yang toleran bukan kritikan dengan fitnah, kebohongan dan penuh muatan adu domba.
Alkindi juga mengkritik selebaran yang dimuat dengan mengatasnamakan Front Mahasiswa Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Jenderal Lapangan Sdr. Mukmin di point 3 tuntutan yang ditulis “PJ Bupati Kabupaten Muna Barat tidak mampu bertindak secara bijak dan Profesional dalam menangani konflik baik dalam institusi pemerintah daerah Kabupaten Muna Barat maupun dalam lingkungan masyarakat sehingga terjadi penyegelan salah satu kantor SKPD Kabupaten Muna Barat”.
Alkindi menyayangkan, isi selebaran tersebut karena tidak berdasar dan inkonstitusional, lingkungan masyarakat Muna Barat saat ini baik-baik saja dengan kehadiran PJ. Bupati Muna Barat. Terlalu sempit berpikiran, sambungnya, penyegelan salah satu Kantor SKPD langsung menyerang PJ Bupati Muna Barat. Itupun tidak punya bukti dan fakta otentik, demokrasi itu memang bebas tapi jangan dengan menggiring fitnah dan kebencian.
“Sebagai masyarakat yang berasal dari Muna Barat butuh pemimpin seperti Dr. Bahri kenapa karena beliau punya rekam jejak yang jelas sebagai Direktur Keuangan Kementerian Dalam Negeri lebih memahami mekanisme pengelolaan anggaran. Yang ditakutkan ketika turun dijalan karena pesanan oknum tertentu karena jatahnya selama ini berkurang dengan ketatnya sistem pertanggungjawaban yang dibuat oleh PJ Bupati Muna barat” Tegas Alkindi.
“Kenalilah dulu seluas samudra. Jangan menyimpulkan dengan tendensi kepentingan karena Muna Barat daerah peradaban Jelajahilah karena kita semua bersaudara. Hindari fitnah dan kebencian agar Muna Barat Maju ditangan PJ. Bupati Muna Barat,” pungkasnya.
