JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan bahwa rivalitas politik tidak boleh berkembang menjadi ancaman terhadap stabilitas negara dan jalannya pemerintahan. Dalam catatan politiknya, Bamsoet menegaskan bahwa dinamika politik harus tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat, tanpa diwarnai aksi teror maupun intimidasi.
Menurut Bamsoet, belakangan ini rivalitas antaraktor politik menunjukkan gejala yang tidak sehat dan cenderung destruktif. Ia menilai, penggunaan cara-cara intimidatif terhadap kebebasan berpendapat berpotensi merusak fondasi demokrasi yang telah disepakati bersama sejak era reformasi.
Bamsoet menyoroti kasus penyiraman air keras terhadap seorang aktivis sebagai salah satu indikator memburuknya iklim rivalitas politik. Ia mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo Subianto yang mengutuk aksi tersebut dan mendorong pengusutan tuntas terhadap pelaku.
“Reaksi Presiden merupakan keniscayaan. Ada indikasi kekuatan tertentu yang ingin merusak reputasi dan kredibilitas pemerintahan. Bahkan, upaya tersebut berpotensi menciptakan sentimen permusuhan antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Bamsoet.
Ia menegaskan, jika aksi-aksi seperti itu melibatkan oknum dalam institusi negara, maka hal tersebut menjadi sangat berbahaya. Sebab, aparatur negara seharusnya menjunjung tinggi loyalitas kepada negara dan pemerintah yang sah, bukan justru terlibat dalam intrik politik yang merusak stabilitas.
Bamsoet juga mempertanyakan siapa pihak di balik aksi tersebut dan kepentingan apa yang sedang dimainkan. Menurutnya, teror terhadap warga yang menyuarakan kritik kerap dimaknai sebagai upaya sistematis untuk menjatuhkan citra pemerintah.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa tindakan intimidasi terhadap kebebasan berpendapat tidak hanya berdampak pada stabilitas dalam negeri, tetapi juga mencoreng citra Indonesia di mata dunia. Negara bisa dipersepsikan tidak demokratis jika ruang kritik dibungkam dengan cara-cara represif.
“Dalam kondisi seperti itu, pemerintah justru akan menjadi pihak yang paling dirugikan. Karena publik akan mengaitkan setiap bentuk tekanan terhadap kebebasan berpendapat dengan penguasa,” jelasnya.
Ia juga menyoroti peran generasi muda, khususnya generasi milenial dan generasi Z, yang kini mendominasi demografi Indonesia. Kelompok ini dinilai sangat kritis dan vokal dalam menyuarakan aspirasi, terutama di ruang publik dan media sosial.
Bamsoet menilai, pendekatan represif terhadap generasi muda justru akan memicu perlawanan yang lebih luas. Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah dan seluruh elemen bangsa mengedepankan dialog serta pendekatan persuasif dalam merespons kritik.
“Pendekatan yang bijak dan dialogis jauh lebih efektif dibandingkan tindakan intimidatif yang hanya akan memperkeruh suasana,” tegasnya.
Di tengah situasi tersebut, Bamsoet mengingatkan bahwa pemerintah saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari penanganan dampak bencana, perbaikan infrastruktur, hingga tekanan ekonomi global. Ia juga menyinggung dampak konflik geopolitik yang berpotensi memengaruhi ketersediaan energi.
Karena itu, ia mengajak seluruh aktor politik untuk tidak memperkeruh keadaan dengan rivalitas yang destruktif. Menurutnya, stabilitas nasional harus menjadi prioritas bersama demi memastikan pemerintah dapat bekerja optimal menghadapi berbagai persoalan bangsa.
“Rivalitas politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, setiap aktor politik harus memastikan bahwa rivalitas tersebut tidak merusak stabilitas negara dan jalannya pemerintahan,” pungkas Bamsoet.
