Enrekang – Polemik politisasi beasiswa yang dimainkan calon Bupati Enrekang, Mitra Fakhruddin sorotan banyak kalangan. Mengapa tidak, peruntukan beasiswa adalah upaya untuk mengintimidasi untuk menuai cara curang menangkan Pilkada Enrekang.
Padahal, masuknya beasiswa di Kabupaten Enrekang adalah program pemerintah pusat yang diperjuangkan, Amran, SE semasa dirinya menjabat anggota DPR RI.
“Beasiswa jamannya Pak Amran saat anggota DPRRI di komisi X tdk seheboh dgn jamannya pak Mitra Fakhruddin Karena Pak Amran tdk mempolitisasi beasiswa itu ut dijadikan alat intimidasi dan alat ancaman serta ut menakut nakuti
“Beasiswa di zama Pak Amran saat anggota DPRRI di komisi X tidak seheboh dengan jamannya pak Mitra Fakhruddin. Karena Pak Amran tidak mempolitisasi beasiswa itu untuk dijadikan alat intimidasi dan alat ancaman serta untuk menakut nakuti kepada para orang tua siswa/mahasiswa dan juga tidak dikumpulkan di lapangan atau alaun-alun dengan menghadirkan Camat, Kepala Desa, lurah dan pejabat lainnya,” kata, Irawati, Rabu, 25 September 2024.
Sebanyak 30 ribu beasiswa dari pemerintah pusat diperjuangkan Amran, SE masuk di Kabupaten Enrekang. Hal tersebut disadari sebagai wujud menjalankan peran dan fungsi legislstif.
“Pak Amran memperjuangkan beasiswa turun ke kabupaten Enrekang yang jumlahnya lebih 30.000 penerima beasiswa merupakan tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRRI (saat pak Amran berada di komisi X selama 3 tahun). Sebagai imbal balik/ucapan Terima kasih ke pada masyarakat yang sudah memilih sehingga pak Amran terpilih sebagai anggota DPRRI,” ucapnya.
Begitu juga Program Keluarga Harapan (PKH) yang diperjuangkan, Amran
<span;> SE tidak pernah dijadikan alat politik dirinya dan kepentingan keluarganya.
“Begitupun dengan program keluarga harapan (PKH) yang pak AMRAN rintis dan perjuangkan untuk masuk ke Kabupaten Enrekang sejak tahun 2013 saat berada di Komisi VIII ysng bermitra dengan Kementrian sosial. Tidak juga dijadikan sbg alat ut mengintimidasi dan mengancam. Serta begitupun saat pak Amran di komisi IV dan di Badan Anggaran byk program2 yang diupayakan turun ke Enrekang.
” Jadi itulah bedanya pak Amran dgn penggantinya pak Amran yaitu pak Mitra Fakhruddin. Jadi disini Pak Amran menganggap bahwa itu adalah sebuah tugas dan kewajiban sekaligus sebagai ucapan terimakasih kepada masyarakat pemilihnya. Kalau Pak Mitra program itu dijadikan sebagai alat intimidasi dan sbg alat untuk mengancam serta menakut nakuti,” jelasnya.