JAKARTA – Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) yang tergabung ke dalam Koalisi Orang Muda dan Masyarakat Sipil untuk Demokrasi menggelar Sosialisasi dan Penyuluhan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Di mana kegiatan tersebut untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman warga.
“Warga selaku aktor politik perlu merespon bahaya politisasi identitas dan polarisasi di masyarakat, politik uang, ujaran kebencian dan disinformasi Pemilu,” kata Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Anggota Bawaslu Jakarta Utara Yapto Sendra di lokasi acara Lapangan Bedeng (Kampung Kerang Hijau) Jl. Kalibaru Timur VI RT 013 RW 013, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara (27/9/2023).
Sebagai informasi, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) DKI Jakarta terdiri dari Seniman Jalanan Jakarta (SENJA), Keluarga Besar Kampung Jawa (KBKJ) 67, Komunitas Pemuda Pergerakan (KPP) Petamburan, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI) DKI Jakarta dan Forum Peduli Literasi Masyarakat (FILEM).
Menurut Yapto, tujuan kegiatan tersebut untuk memberikan pengetahun warga mengenai bahaya politik uang, politisasi identitas dan Polarisasi, Penggunaan Informasi Bohong terhadap pemilu. Selain itu, kegiatan itu untuk memberikan keterampilan warga dalam merespon bahaya politik uang politisasi identitas dan polarisasi, penggunaan informasi bohong terhadap
Pemilu.
“Kita ingin agar kegiatan ini untuk mempromosikan kebebasan berekspresi dan berpendapat, nilai-nilai demokratis dan demokrasi inklusi menjelang Pemilu 2024,” ujar Yapto.
Yapto menjelaskan, kurang setahun lagi Pemilu akan dilaksanakan, ingin pesta demokrasi itu berjalan dengan meriah, aman dan lancar. Ia berharap besar pemilu mendapatkan hasil terbaik karena Pemilu bukan semata jumlah suara yang dihitung dari kotak suara, tetapi lebih daripada itu, hasil Pemilu bisa membuat Indonesia sejahtera, adil dan aman sentosa.
“Menjelang Pemilu serentak tahun 2024, bebagai isu politik sudah mulai santer merebak. Namun sangat di sayangkan, momentum pesta demokrasi ini sengaja dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk menyebarluaskan berita/informasi hoax, yakni informasi mengandung isu-isu menyesatkan yang sengaja menggiring opini dengan informasi seolah-olah bener tapi faktanya adalah cerita yang direkayasa atau berita bohong. Hoax tak hanya dimanfaatkan penyebar untuk mengambil keuntungan tetapi juga merugikan orang lain.
Kesadaran berpolitik yang sehat adalah kunci untuk meretas ancaman hoax maupun disinformasi di media sosial, terutama dalam Pemilu. “Ikhtiar untuk menciptakan kompetisi yang sehat dalam Pemilu harusnya menjadi kesadaran dan komitmen bersama, salah satunya dengan menciptakan ruang digital yang sehat, karena menciptakan ruang publik digital yang sehat menjadi salah satu kunci untuk menjaga keberlangsungan kualitas demokrasi di Indonesia,” jelas Yapto.
Pada kesempatan itu, ia meminta masyarakat yang hadir untuk menghindari berita hoaks. Yapto meminta warga fokus pada program wacana keadilan sosial dalam politik electoral yang kerap menjadi hilang. Padahal inilah yang terpenting dalam Pemilu, adu gagasan dan program yang ditawarkan kepada rakyat.
“Hal inilah yang menentukan arah dan nasib rakyat selanjutnya. Kompetisi dalam Pemilu adalah kompetisi programatik, bukan kompetisi berita bohong. Kita selama ini dikecoh agar tidak memperhatikan program kerja. Oleh sebab itu, dampaknya melahirkan pemimpin yang tidak berpihak kepada rakyat, kesejahteraan rakyat tetap diabaikan. Tentu ini merugikan bagi rakyat. Dalam beberapa tahun rakyat harus hidup menderita karena salah memilih pemimpin. Situasi seperti itulah yang harus diatasi.” papar Yapto.
Lebih lanjut, Yapto mengungkapkan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya SPRI bersama komunitas Disabilitas, ojek online, Pemuda, Perempuan, dan seniman dalam rangka menghadang politik uang, politisasi identitas, ujaran kebencian, dan hoak dalam pemilu.
Yang hadir pada kesemaptan itu, hadir Walikota Jakarta Utara Dr. Ali Maulana Hakim, S.IP, M.Si, Ketua KPU Kota Jakarta Utara Abdul Bahder Maloko, S. Pd.I, Ketua Bawaslu Kota Jakarta Utara Johan Bahdi Putra, Anggota KBKJ 67 se-kecamatan Cilincing, Jaringan Komunikasi Informasi Lowongan Kerja (JARKOM ILK), Pengurus Karang Taruna Kel. Kalibaru dan Perwakilan Ojek Online dan Pangkalan.
