Jakarta-Aktivis Farel Zamzami menyoroti dugaan kuat terhadap Ketua Komisi III DPRD Pohuwato, Nasir Giasi, yang diduga membackup operasional tambang ilegal di Pohuwato.
Farel juga mengecam sikap Ketua DPRD Pohuwato, Benny Nento, yang malah mempermasalahkan tambang legal di daerah tersebut. Menurut Farel, tindakan ini bertentangan dengan semangat Asta Cita Prabowo dan program hilirisasi yang diinisiasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadia.
“Faktanya, kerusakan lingkungan yang menyebabkan gagal panen sawah sebanyak empat kali di Pohuwato justru disebabkan oleh tambang ilegal, bukan tambang legal,” ujar Farel, mengutip keluhan masyarakat setempat.
Lebih lanjut, Nasir Giasi disebut menggunakan dukungan terhadap tambang ilegal untuk memuluskan ambisinya merebut posisi Ketua DPD II Golkar.
Farel juga menyebut ada dugaan kuat antara dua kader Golkar, Benny Nento dan Nasir Giasi, yang keduanya diduga aktif membackup tambang ilegal dan berkonflik soal tambang legal, dengan keduanya tengah bertarung dalam perebutan ketua DPD II serta tiket Pilkada 2029.
“Kami mendesak Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadia, untuk segera menindak tegas oknum-oknum yang membackup tambang ilegal ini, termasuk Benny Nento dan Nasir Giasi,” tegas Farel.
Dia juga menuduh kedua tokoh tersebut memprovokasi warga menolak tambang legal demi melindungi kepentingan tambang ilegal.
Sebagai bentuk protes, Farel bersama rekan-rekan mahasiswa Jakarta berencana menggelar aksi demonstrasi di Kementerian ESDM dan kantor DPP Golkar, sekaligus melaporkan Ketua DPRD Pohuwato Benny Nento dan Nasir Giasi kepada pihak berwenang.” Ini adalah langkah kami untuk menegakkan keadilan dan menjaga kelestarian lingkungan di Pohuwato,” tutup Farel.
