JAKARTA – Banyak kebijakan pemerintah belakangan ini menimbulkan kecemasan terkait kesejahteraan bagi rakyat terutama generasi muda. Hal inilah yang akhirnya memicu aksi demo para mahasiswa dengan tagar #IndonesiaGelap.
Koordinator Lapangan (Korlap) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) Aji Sabar Riyanto saat aksi pada Senin (17/2/2025) mengatakan, masyarakat lebih membutuhkan lapangan kerja dan pendidikan gratis untuk menjamin kesejahteraan di masa depan.
“Anggaran hasil efisiensi ini untuk apa? Apakah untuk memback-up anggaran makan siang bergizi gratis? Sedangkan rakat lebih membutuhkan pendidikan gratis dan lapangan kerja. Negara maju itu karena tingkat pendidikannya tinggi, SDM-nya tinggi dan itu investasi besar untuk bangsa,” ungkap Aji Riyanto melalui keterangan tertulis, Selasa (18/2/2025).
Aksi demo yang dilakukan mahasiswa, kata Aji untuk menuntut janji pemerintah dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah saat ini justru sangat merugikan. Pemangkasan anggaran berdampak lapangan kerja sulit dan pengangguran meningkat tidak bisa membuka lapangan kerja.
“Aksi demo ini akan terus berlanjut. Kita sudah saling koordinasi dengan antar BEM di seluruh Indonesia untuk menuntut janji-jani Presiden. Membatalkan pemangkasan anggaran terutama di Kementerian Pendidikan Tinggi. Pemerintah terlalu membanggakan makan gizi gratis lupa kalau punya janji membuka lapangan kerja,” tegasnya.
Dia menyoroti kebijakan pemerintah terkait pemangkasan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga. Menurutnya, banyaknya jumlah kementerian dan lembaga di kabinet merah putih menyebabkan anggaran dihabiskan untuk operasional di kabinet.
“Apabila Presiden ingin efisiensi anggaran, harusnya efisiensi pemerintahan juga. Dengan cara memangkas kementrian, terutama kementrian yang regulasinya tidak memihak ke masyarakat. Anggaran habis hanya untuk operasional di kementerian, tidak untuk rakyat,” tegas Aji lagi.
Untuk mewujudkan janji presiden saat kampanye yang akan mensejahterakan rakyat dengan ambisinya mendongkrak pertumbuhan ekonomi sebesar 8℅, katanya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Menurutnya itu masuk akal untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Tetapi dari perspektif ekonomi makro yang di prediksi oleh IMF dan word bank pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stuck di 5℅. Kemudian koalisi di pemerintahan sekarang ini sangat gemuk sehingga terjadi efisiensi anggaran. Dampaknya meningkatkan pengangguran dan daya beli menurun pertumbuhan eknomi tidak akan sampai 8%,” jelas Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta itu.
Aji juga mengungkapkan sejumlah persoalan di pemerintahan saat ini yang juga menjadi tuntutan aksi mahasiswa. Menurutnya, pemerintahan kabinet merah putih banyak persoalan yang perlu diperbaiki.
“Pemerintahan saat ini tidak baik-baik saja, banyak undang-undang yang dilanggar. Tentara aktif masuk pemerintahan, revisi tatib DPR bisa evaluasi pejabat pemerintah, kampus bisa kelola tambang, pemangkasan anggaran di kementerian pendidikan harusnya dapet 20% dari APBN, tunjangan dosen gak direalisasikan dan masih ada persoalan yang lain,” pungkasnya. ***
