AMERIKA SERIKAT – Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat dengan tujuan untuk mendalami persoalan pengelolaan keimigrasian, termasuk mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil Amerika di bidang keimigrasian.
“Ini adalah kunjungan kerja Komisi III DPR RI. Selama di sini kita berdiskusi dengan beberapa steakholder keimigrasian di USA, yaitu Enforcement and Removal Operations,
Homeland Security Investigation, United States Citizenship and Immigration Services dan Customs and Border Protection,” kata Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi seperti keterangan tertulisnya diterima wartawan, Jakarta, Sabtu (20/7/2024).
Pada kesempatan itu, Enforcement and Removal Operations Habib Aboe menyampaikan, dirinya mendalami perbedaan fungsi dan tugas Enforcement and Removal Operations (ERO) dengan Homeland Security Investigation (HSI). Hal kedua disampaikan yakni, bagaimana dua lembaga independen yang bekerja dalam dalam penegakan hukum?
“Kemudian saya memperdalam apakah sebenarnya perbedaan antara HSI and Ero. Dan Apakah HIS dan ERO ini ada koordinasi antar lembaga, atau mereka bekerja secara terpisah. Pendalaman lain saya sampaikan soal denda keimigrasian, Berdasarkan undang-undang 1996, imigran yang tidak mematuhi perintah deportasi akan didenda antara AS$300 ribu – AS$500 ribu. Saya pernah mendengar bahwa pernah ada kebijakan yang membebaskan denda bagi para imigran yang berlindung di gereja-gereja. Saya mendalami apa tujuan dari kebiajakan tersebut, dan apakah kebijakan tersebut bisa efektif berjalan,” jelas Habib Aboe.
Di Homeland Security Investigation, Habib Aboe menekankan soal fasilitas visa yang bisa diberikan kepada korban perdagangan orang, dimana visa ini memberikan kesempatan tinggal di Amerika selama menjalani proses hukum. Ia menyampaikan, melalui program ini korban diberikan kesempatan setelah tiga tahun untuk dapat mengajukan kewarganegaraan Amerika Serikat.
“Kelebihan program ini adalah, visa dari program ini memberikan kemudahan selama korban tinggal untuk mendapatkan akses atas pekerjaan.
Pada kesemoatan ini saya mendalami Peran HSI yang salah satunya adalah juga meminta hakim untuk tidak menuliskan dalam putusan catatan hukum korban, sehingga korban akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan,” terang Habib Aboe.
“Kita ingin mendapatkan informasi apakah program ini sudah banyak di manfaatkan, dan kemudian apakah program ini berhasil di jalankan. Selain itu kita juga ingin mendapatkan informasi program ini bisa berjalan efektif dalam menangani persoalan keimigrasian,” sambungnya.
Sementara di United States Citizenship and Immigration Services, Habib Aboe mengungkapkan pihaknya di Komisi III DPR RI mendalami perubahan kebijakan keimigrasian USA. Paska kejadian 911 saya mendengar banyak kebijakan keimigrasian USA yang berubah. Salah satunya adalah kebijakan dan strategi dalam penerbitan visa.
Peristiwa 11 September 2001 membawa perubahan besar dalam diskusi mengenai keamanan visa.
“Salah satu perubahan kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri tahun 2002. Sepertinya, paska Undang-Undang tersebut, visa tidak lagi menjadi kewenangan utama dari Departemen Luar Negeri, namun juga menjadi kewenangan dari Departemen Dalam Negeri.
Oleh karenanya saya mendalami bagaimana sharing kewenangan pengelolaan pemberian visa ini dilakukan. Kmeudian kita juga mendalami langkah apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan keamanan melalui screening pemberian Visa,” papar Habib Aboe.
Sekjen DPP PKS asal Dapil Kalimantan Selatan I ini menerangkan saat rapat bersama Customs and Border Protection. Ia mencoba mencoba mendalami kenapa lembaga ini memiliki kewenangan yang sangat besar. Habib Aboe mencoba mengingatkan cerita tahun 2017, di mana Panglima TNI Gatot Nurmantyo ditolak masuk ke USA. Padahal saat itu rombongan sudah siap terbang dengan pesawat emirates. Dan delegasi sudah mengantongi visa dari AS untuk hadir dalam acara Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremist Organization.
“Menurut kabar yang beredar, penolakan panglima TNI ini dilakukan oleh US Custom and Border Protection. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Custom and Border Protection memang memiliki kewenangan yang sedemikian besar, sehingga bisa melakukan penolakan tamu resmi undangan negara. Oleh karenanya, kita ingin mendalami Sebenarnya siapa saja atau otoritas apa yang bisa melakukan penolakan masuknya seseorang ke USA. Selain itu kita jungan ingin tahu adakah mekanisme khusus yang dilakukan sehingga seseorang bisa ditolak masuk ke USA,” ungkap Habib Aboe.
Dari kunjungan itu, sejumlah catatan diperoleh Habib Aboe selama kunjungan di Amerika Serika. Di mana keimigrasian sebagai salah satu border negara tidak bisa berjalan sendirian.
“Belajar dari USA, mereka mengintegrasikan seluruh kebijakan lintas batas negara. Kebijakan ini dilaksanakan oleh Homeland Security Investigations (HSI). HSI sebagai perpanjangan tangan investigatif dari Immigration and Customs Enforcement yang lahir pada 2003. Instansi ini menyatukan elemen investigatif dan penegakan hukum pada Customs Service and the Immigration and Naturalization Service. Di lapangan agen khusus HSI memiliki otoritas-otoritas investigatif yang unik dan luas melalui pelaksanaan lebih dari 400 Undang-Undang Federal. HIS ini bertanggung jawab menginvestigasi semua pergerakan ilegal orang dan barang ke dalam, di dalam dan ke luar Amerika Serikat. Konsep integrasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan memerlukan teknik dan strategi untuk membangun kolaborasi yang dapat menguatkan tugas dan fungsi masing-masing institusi,” jelas Habib Aboe.
Di keterangannya, Habib Aboe mengaku dirinya bahanya berdiskusi terkait bagaimana Amerika Serikat mengambil kebijakan lintas batas negara. Terutama saat bertemu Kepala Kantor Los Angeles, Enforcement and Removal Operations, U.S. Immigration and Customs Enforcement dan Homeland Security Investigation.
“Di sini kita berdiskusi dengan Leticia Huerta, Acting Assistant Special Agent in Charge, HSI Los Angeles, Border Security Division. United States Citizenship and Immigration Services; Disini kita berdiskusi dengan Thuong Vu Pham, Community Relations Specialist, Office of Citizenship, Partnership, and Engagement USCIS Los Angeles. Sementara di Customs and Border Protection; Disini kita berdiskusi dengan Bill Hicks, Border Community Liaison Los Angeles International Airport,” pungkas Habib Aboe.
