MAJALENGKA – BELA RAKYAT – Ijtima Ulama se-Kabupaten Majalengka menghasilkan desakan keras agar Pemerintah Kabupaten segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan turunan Perda Pesantren dan Perbup Fasilitasi Madrasah Diniyah Takmiliyah.
Desakan itu menjadi poin utama dalam forum yang digelar di Islamic Centre Majalengka, Minggu (4/10/2026). Forum tersebut dihadiri puluhan kiai dan ulama, di antaranya pengasuh Ponpes Al Mizan DR KH Maman Imanulhaq, Ketua PCNU Majalengka KH Anwar Sulaiman, Wakil Rais Syuriah PCNU KH Harun Bajuri, Ketua Dewan Syuro DPC PKB Majalengka KH Abdul Rasyid, KH Asep Saeful Milah, KH Fikri Aminudin, KH Wawan Sondjaya, KH Yusuf Karim, dan KH Sabihis.
Dalam pembacaan rekomendasi, KH Abdul Rasyid menegaskan, pesantren dan madrasah diniyah memiliki peran vital yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
“Pesantren dan madrasah diniyah bukan sekadar lembaga pendidikan keagamaan. Di sana ada pembentukan karakter, moral, dan masa depan generasi Majalengka. Karena itu, regulasi dan keberpihakan pemerintah harus jelas,” ujarnya.
Selain isu keagamaan, Ijtima Ulama juga menyoroti tiga sektor prioritas: pendidikan umum, layanan kesehatan, dan penguatan ekonomi rakyat.
Para ulama mendorong pemerintah daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran, serta mendorong industrialisasi yang tetap selaras dengan kelestarian lingkungan, tata ruang, dan ketahanan pangan.
Dalam forum itu, komitmen ulama untuk mengawal kebijakan Pemkab Majalengka juga ditegaskan. Kawalannya tidak bersifat oposisi, melainkan dalam koridor hukum.
“Ulama tidak berada di luar pembangunan. Ulama harus hadir memberikan panduan moral, sekaligus mengawal agar pembangunan tetap berada dalam koridor hukum dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tambah KH Abdul Rasyid.
Sementara itu, KH Maman Imanulhaq mengingatkan agar hasil Ijtima tidak berhenti di atas kertas.
“Jangan berhenti menjadi rekomendasi. Yang paling penting adalah bagaimana hasil ijtima ini diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang dirasakan masyarakat,” tegas Maman.
Tiga agenda besar disepakati dalam forum tersebut: penguatan pembangunan Majalengka, sinergi ulama-umara, dan supremasi hukum dalam tata kelola pemerintahan yang berkeadilan.
Hasil rekomendasi Ijtima Ulama kemudian diserahkan langsung kepada Bupati Majalengka Eman Suherman yang didampingi Wakil Bupati Dena Muhamad Ramdhan.
Eman menyambut baik masukan tersebut dan menyebut rekomendasi ulama sebagai bahan penting untuk mewujudkan visi Majalengka Langkung SAE yang berpihak pada masyarakat dan nilai-nilai keagamaan.
