JAKARTA – BELA RAKYAT – Penyelesaian konflik Papua dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui kekuatan keamanan, tetapi juga dengan memperkuat perlindungan masyarakat sipil dan membuka ruang penyelesaian konflik secara damai. Pengalaman penyelesaian konflik di sejumlah daerah dinilai dapat menjadi pembelajaran bagi Papua.
Hal itu disampaikan Guru Besar Damai dan Resolusi Konflik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof. Dr. Abdul Haris Fatgehipon, dalam Diskusi Publik bertajuk “Mengapa Eskalasi Konflik Papua Selalu Memanas?” yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Jakarta Timur, Jumat (2/10/2026).
Abdul Haris mengatakan konflik Papua memiliki karakter yang kompleks dan berlangsung dalam waktu panjang. Karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya mengandalkan satu pendekatan.
Menurut dia, pengalaman konflik di Maluku, Ambon, Aceh hingga Timor Timur menunjukkan bahwa konflik berkepanjangan membutuhkan proses penyelesaian yang mempertemukan aspek keamanan, politik, sosial, pembangunan, serta rekonsiliasi.
“Papua ini memiliki karakter konflik yang kompleks. Kita bisa belajar dari pengalaman Maluku, Ambon, Aceh dan Timor Timur. Konflik-konflik tersebut memiliki dinamika masing-masing, tetapi ada pelajaran penting bahwa konflik tidak cukup diselesaikan hanya dengan pendekatan keamanan,” kata Abdul Haris.
Ia menegaskan, apabila dalam kondisi tertentu penggunaan kekuatan militer dianggap diperlukan, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas.
Menurutnya, perlindungan terhadap masyarakat sipil harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap operasi keamanan. Jangan sampai masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik justru menjadi korban.
“Kalau penggunaan kekuatan militer memang diperlukan dalam situasi tertentu, harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Perlindungan masyarakat sipil harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Abdul Haris menilai persoalan keamanan di Papua tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat.
“Konflik yang berlangsung terus-menerus berpotensi menimbulkan ketakutan, mengganggu aktivitas masyarakat, menghambat pelayanan dasar, dan memperpanjang ketidakpercayaan”, jelasnya.
Menurut dia, pendekatan keamanan perlu berjalan bersama dengan upaya membangun perdamaian.
“Keamanan penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tetapi setelah keamanan tercipta, harus ada proses berikutnya, yaitu bagaimana membangun kepercayaan dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan,” katanya.
Ia juga menyoroti panjangnya konflik Papua yang hingga kini belum menemukan penyelesaian menyeluruh.
“Salah satu persoalan yang membuat konflik sulit berakhir adalah adanya berbagai kepentingan politik yang ikut memengaruhi dinamika di Papua”, tuturnya.
Abdul Haris mengatakan kondisi tersebut perlu dibaca secara lebih objektif agar negara tidak hanya merespons gejala kekerasan, tetapi juga memahami faktor-faktor yang membuat konflik terus bertahan.
“Konflik Papua sulit selesai karena ada banyak kepentingan yang bekerja di dalamnya. Karena itu, kita harus melihat persoalan ini secara lebih komprehensif dan tidak hanya melihat kekerasannya,” tuturnya.
Ia menyebut terdapat kepentingan tertentu di sekitar keberadaan kelompok bersenjata dan menyatakan perlunya negara mengungkap secara jelas berbagai faktor yang menopang konflik.
Namun, menurutnya, penanganan kelompok bersenjata tetap harus dibedakan secara jelas dari masyarakat sipil agar operasi keamanan tidak menimbulkan kesalahan sasaran.
“Yang harus dilakukan adalah identifikasi secara tepat siapa yang terlibat dalam kekerasan dan siapa masyarakat sipil. Jangan sampai karena persoalan kelompok bersenjata, masyarakat yang tidak terlibat justru menjadi korban,” katanya.
Abdul Haris juga menilai persoalan Papua tidak dapat dilepaskan dari pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Besarnya dukungan anggaran untuk pembangunan Papua, kata dia, harus benar-benar diterjemahkan menjadi manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Pembangunan dan anggaran yang besar harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua. Jangan sampai pembangunan berjalan, tetapi persoalan ketimpangan dan rasa ketidakadilan di masyarakat tetap ada,” ujarnya.
Ia menilai pendekatan pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan karakter masyarakat Papua, termasuk masyarakat adat.
“Pelibatan masyarakat lokal diperlukan agar pembangunan tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari proses membangun kepercayaan”, pungkasnya.
