Oleh: Toto Izul Fatah, Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA
Berlangsung sangat cepat, Indonesia per Kamis, 1 Oktober 2026 sudah punya Kapolri baru, Komjen Pol. Suyudi Ario Seto.
Pada 30 September Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan surat kepada DPR, pada 1 Oktober Komisi III langsung menggelar fit and proper test, dan pada hari itu juga Komisi III langsung menyepakati pencalonannya.
Kecepatan proses pergantian ini tentu menarik perhatian publik. Namun, ukuran keberhasilannya bukan sekadar cepatnya proses, melainkan apakah pergantian ini diikuti kepemimpinan yang kuat, profesional, dan sungguh-sungguh memperbaiki institusi Polri.
Untuk itu, sudah tepat dan wajar, jika kita seluruh bangsa Indonesia mengucapkan Selamat kepada Komjen Pol. Suyudi Ario Seto atas kepercayaan Presiden untuk mengemban amanah suci, berat dan pasti penuh tanggungjawab sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Selamat bekerja Pak Suyudi. Selamat mengabdi Pak Kapolri yang baru. Jangan lupa, setelah dilantik nanti, bapak akan mengemban amanah besar di tengah beragam persoalan bangsa: tekanan ekonomi, dinamika politik, tantangan pertahanan dan keamanan, serta ancaman krisis ekologi yang makin nyata.
Kepemimpinan Polri dibutuhkan untuk menjaga keamanan sekaligus memastikan hukum berdiri tegak dan melindungi seluruh warga.
Ucapan terimakasih juga layak disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengangkat Komjen Suyudi.
Kenapa? Karena pergantian ini telah berhasil mematahkan sejumlah rumor dan spekulasi politik yang beredar, bahwa Presiden Prabowo tidak akan berani mengganti Listyo Sigit karena tekanan dari lingkaran politik tertentu atau karena tersandera kepentingan.
Rumor semacam itu tidak boleh diperlakukan sebagai fakta tanpa bukti. Namun, keputusan mengajukan calon pengganti menunjukkan bahwa Presiden menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk memulai pergantian kepemimpinan di tubuh Polri.
Listyo Sigit memang menjadi Kapolri dengan masa jabatan terpanjang pada era Reformasi. Ia menjabat sejak 27 Januari 2021. Karena itu, pergantian ini bukan sekadar peristiwa administratif.
Ia menandai berakhirnya satu masa kepemimpinan dan membuka ruang bagi evaluasi baru atas arah serta kinerja kepolisian.
Bagi Presiden, keputusan ini merupakan sinyal penting tentang ketegasan dan keberpihakannya kepada kepentingan bangsa. Ketegasan seorang presiden tidak diukur dari kerasnya kata-kata, tetapi dari kesediaannya mengambil keputusan penting ketika keadaan menuntut perubahan.
Presiden memiliki kewenangan dalam pengusulan Kapolri, sementara DPR menjalankan fungsi persetujuan. Ketika mekanisme itu digunakan untuk mengganti pimpinan, pesan politiknya jelas: jabatan strategis bukan ruang yang kebal dari evaluasi.
Lambatnya pergantian sebelum ini pun tidak otomatis berarti takut atau ragu. Dalam urusan sebesar kepemimpinan Polri, waktu dapat dipakai untuk mempertimbangkan stabilitas institusi, figur pengganti, dan kesiapan agenda perubahan.
Itu bisa dibaca sebagai strategi yang berhitung. Tetapi, keputusan hari ini juga harus menjadi awal pembuktian, bahwa ketegasan memilih pemimpin baru mesti diikuti keberanian membenahi persoalan nyata di tubuh kepolisian.
Kepada Komjen Suyudi, rekam jejaknya sebagai Kepala BNN memberi modal awal yang layak diapresiasi. Dalam laporan kinerja 2025, BNN menyatakan telah mengungkap 746 kasus narkotika, membongkar 42 jaringan terorganisasi, dan mengamankan 1.174 tersangka bersama aparat penegak hukum lainnya.
Salah satu capaian besar yang disorot ialah pengungkapan penyelundupan sekitar dua ton sabu dari kapal Sea Dragon Tarawa di perairan Kepulauan Riau.
Angka-angka itu menunjukkan kerja pemberantasan yang serius, meskipun keberhasilan penegakan hukum tetap merupakan kerja bersama penyidik, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga lain.
Pengalaman itu membawa harapan, sekaligus tanggung jawab yang lebih besar. Memimpin Polri berarti menghadapi tantangan yang jauh lebih luas daripada pemberantasan narkoba. Yaitu, menjaga keamanan, menegakkan hukum secara adil, memperkuat profesionalisme, dan memulihkan kepercayaan publik.
Selamat bekerja, Komjen Suyudi. Kepercayaan masyarakat akan tumbuh apabila Polri hadir dengan hukum yang sama bagi semua, pelayanan yang manusiawi, dan keberanian mengoreksi diri.
Kapolri baru tidak hanya ditunggu untuk melanjutkan tugas, tetapi juga untuk membuktikan bahwa pergantian kepemimpinan membawa perubahan yang dirasakan rakyat.
Jakarta, September 2026
