Darurat Narkoba hingga Anak SD, Siti Aisyah Bongkar Krisis Anggaran dan Lemahnya Sistem Rehabilitasi Negara

Siti Aisyah dan I Nyoman Parta

JAKARTA — Pernyataan Anggota Komisi III DPR RI Siti Aisyah dalam rapat kerja bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) membuka tabir persoalan narkoba yang selama ini kerap direduksi sebagai isu kriminal semata. Fakta di lapangan menunjukkan narkoba telah menjelma menjadi krisis sosial, ekonomi, dan generasi, sementara negara justru menghadapi keterbatasan anggaran dan infrastruktur penanganan.

Dalam rapat di Ruang Komisi III DPR RI, Nusantara II, Gedung DPR RI, Selasa (3/2/2026), legislator dari Dapil Riau II Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa anggaran BNN tidak sebanding dengan skala ancaman narkoba yang kini menembus desa-desa hingga anak sekolah dasar.

“Dengan kondisi Indonesia yang darurat narkoba, anggaran yang diajukan menurut saya sangat kurang,” kata Siti Aisyah.

Lapas Kolaps, Narkoba Dominasi Penghuni

Salah satu indikator paling nyata dari kegagalan sistemik penanganan narkoba adalah kondisi lembaga pemasyarakatan. Siti Aisyah mengungkapkan fakta bahwa banyak lapas mengalami over capacity ekstrem, bahkan mencapai 100 hingga 200 persen, dengan 70–80 persen penghuninya merupakan kasus narkoba.

Kondisi ini bukan hanya soal kelebihan daya tampung, tetapi menunjukkan bahwa penanganan narkoba lebih menitikberatkan pada pemenjaraan, sementara aspek pencegahan dan rehabilitasi tertinggal jauh.

“Orang bertumpuk-tumpuk di lapas. Kalau narkoba tidak ditangani dari hulunya, ini tidak akan pernah selesai,” tegasnya.

Desa Jadi Pasar Baru, Buruh Terjerat Utang Narkoba

Investigasi lapangan yang disampaikan Siti Aisyah memperlihatkan pola peredaran narkoba yang semakin sistematis di pedesaan. Bandar menyasar buruh tani dengan skema utang narkoba sebelum bekerja, yang kemudian dibayar dari hasil panen atau upah kerja.

Akibatnya, narkoba tidak hanya menghancurkan kesehatan, tetapi juga memiskinkan keluarga desa secara struktural.

“Sebelum kerja sudah diberi utang narkoba. Nanti dibayar dari hasil kerjanya. Yang dibawa pulang ke rumah hampir tidak ada,” ungkapnya.

Pencurian Massal dan Normalisasi Kejahatan

Dampak lanjutan dari masifnya narkoba di desa adalah meningkatnya kriminalitas kecil yang merusak sendi sosial. Siti Aisyah menggambarkan bagaimana peralatan rumah tangga hingga hasil kebun sawit dijual atau dicuri demi membeli narkoba.

“Rice cooker, sepeda, sawit hilang. Semua dijual untuk narkoba. Ini terjadi hampir setiap malam,” katanya.

Fenomena ini menunjukkan narkoba bukan hanya kejahatan individual, melainkan telah menciptakan ekonomi bayangan berbasis kecanduan di tingkat desa.

Fakta Paling Mengerikan: Anak SD Terpapar Narkoba

Temuan paling mengkhawatirkan adalah masuknya narkoba ke anak-anak usia sekolah dasar. Siti Aisyah mengungkapkan laporan guru SD di wilayah Batang Gansal, Riau, yang mendapati murid kelas 5 telah menggunakan narkoba.

Bahkan, dalam kasus pencurian kebun, pelakunya diketahui masih anak SD, dengan motif untuk membayar utang narkoba berbasis chip.

“Ini mengerikan. Narkoba sudah merusak anak-anak kita,” ujarnya.

Negara Absen di Rehabilitasi

Masalah krusial lain yang disoroti adalah minimnya fasilitas rehabilitasi. Tidak semua rumah sakit memiliki layanan rehab, terutama di daerah. Dalam kondisi ini, BNN dinilai belum diberi kekuatan penuh sebagai leading sector rehabilitasi nasional.

“Tidak semua rumah sakit bisa rehab. Contohnya di Riau. BNN harus memfasilitasi agar rumah sakit kabupaten bisa melakukan rehabilitasi,” kata Siti.

Tanpa rehabilitasi yang memadai, penanganan narkoba hanya akan memindahkan korban dari jalanan ke penjara, lalu kembali ke masyarakat tanpa pemulihan.

Alarm untuk Negara

Siti Aisyah menegaskan bahwa narkoba adalah ancaman strategis yang merusak generasi bangsa secara sistemik, bahkan lebih berbahaya dari kejahatan konvensional.

“Kalau narkoba, ini merusak generasi bangsa,” ujarnya.

Ia pun menyatakan dukungan penuh terhadap peningkatan anggaran BNN, seraya mengingatkan bahwa tanpa keberpihakan anggaran dan kebijakan, Indonesia berisiko kehilangan satu generasi.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *