BALI — Aksi bersih-bersih pantai yang digelar Anggota Komisi III DPR RI dari Dapil Bali, I Nyoman Parta, bersama masyarakat dan pihak terkait, justru membuka fakta yang lebih dalam: pantai kotor hanyalah ujung dari persoalan panjang tata kelola sampah di Bali.
Dalam kegiatan yang melibatkan warga hingga anak-anak SDN 2 Lebih, para peserta memungut sampah satu per satu menggunakan alat seadanya. Sampah plastik, sisa kemasan, hingga limbah rumah tangga ditemukan berserakan, menunjukkan bahwa pencemaran telah berlangsung lama dan sistemik.
“Awalnya bumi ini indah karena Tuhan tidak menciptakan sampah. Awalnya pantai itu bersih, karena pantai tidak pernah beli plastik,” tulis I Nyoman Parta, mengutip Robi Navicula, dalam pernyataannya di akun Instagram, Selasa (3/2/2026).
Hilir Dibersihkan, Hulu Dibiarkan
Dari hasil pengamatan di lapangan, sebagian besar sampah yang terdampar di pantai bukan berasal dari aktivitas wisatawan semata, melainkan limbah kiriman dari aliran sungai dan drainase. Temuan ini sejalan dengan kritik I Nyoman Parta yang menyebut bahwa membersihkan pantai tanpa membenahi hulu adalah kebijakan semu.
“Tidak akan pernah ada pantai yang bersih jika sungainya kotor. Tidak akan ada sungai yang bersih jika got dan paritnya jorok,” tegasnya.
Investigasi ini menemukan bahwa di banyak wilayah, pengelolaan sampah rumah tangga masih bertumpu pada pola lama: buang–angkut–tumpuk. Minimnya pemilahan di sumber, lemahnya pengawasan, serta terbatasnya fasilitas pengolahan membuat sampah dengan mudah masuk ke saluran air, lalu berakhir di laut.
Sentilan Presiden dan Tanggung Jawab Negara
I Nyoman Parta menilai sentilan Presiden RI terkait pantai Bali yang kotor seharusnya tidak berhenti pada teguran simbolik. Menurutnya, pernyataan keras tersebut harus dibaca sebagai alarm kebijakan.
“Sentilan Presiden itu harus dimaknai positif, bahwa pemerintah daerah harus lebih sungguh-sungguh membuat manajemen pengolahan sampah hulu–hilir dan yang paling penting fokus serta konsisten,” ujarnya.
Namun ia juga menyoroti ketiadaan dukungan konkret pemerintah pusat. Tanpa intervensi serius berupa pembangunan infrastruktur pengolahan sampah modern dan ramah lingkungan, Bali dinilai akan terus berada dalam siklus krisis yang sama.
“Setelah marah, Presiden juga semestinya bantu Bali dengan bantuan pembangunan infrastruktur pengolahan sampah,” tegasnya.
Sampah Kiriman dan Lemahnya Koordinasi Nasional
Fakta lain yang jarang diungkap adalah keberadaan sampah kiriman dari luar Bali. Arus laut membawa limbah dari pulau lain ke pesisir Bali, memperumit persoalan yang selama ini seolah dibebankan sepenuhnya kepada daerah.
“Disamping sampah dari warga Bali, ada juga sampah kiriman dari pulau-pulau lain. Kehadiran pemerintah pusat dan koordinasi antar kementerian sangat diperlukan,” kata I Nyoman Parta.
Kondisi ini mengindikasikan lemahnya koordinasi lintas wilayah dan absennya kebijakan nasional terpadu dalam pengendalian sampah laut.
Tanggung Jawab Kolektif atau Sekadar Seremonial?
Melibatkan anak-anak sekolah dalam aksi bersih pantai memberi pesan kuat tentang pendidikan lingkungan. Namun investigasi ini mencatat bahwa tanpa perubahan sistem dan penegakan aturan, kegiatan semacam ini berisiko menjadi seremonial tahunan tanpa dampak jangka panjang.
“Karena semua orang memproduksi sampah, maka semua pihak tanpa kecuali juga harus bertanggung jawab,” tegas I Nyoman Parta.
Aksi di pantai Bali ini menjadi cermin: masalah sampah bukan semata persoalan kebersihan, melainkan kegagalan tata kelola, kebijakan setengah hati, dan lemahnya tanggung jawab kolektif negara dan masyarakat.
Selama hulu dibiarkan bocor, laut akan terus menjadi tempat pembuangan terakhir.
