JAKARTA — Tidak ada konferensi pers besar, tidak pula debat publik terbuka. Namun, pada 2026, Indonesia akan menghadapi salah satu keputusan ekonomi paling menentukan dalam satu dekade terakhir: ke mana Danantara menempatkan dana negara senilai US$12 miliar atau sekitar Rp202 triliun.
Bagi Ketua Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (BP2EP) Muzayyin Arief, keputusan awal Danantara bukan sekadar persoalan portofolio investasi, melainkan ujian senyap atas rasionalitas kebijakan ekonomi nasional.
“Sebagian kebijakan ekonomi paling penting justru lahir tanpa sorotan. Ia tidak diuji lewat pidato, tapi lewat keputusan investasi: sektor apa yang dipilih, siapa yang diuntungkan, dan nilai apa yang dikunci untuk jangka panjang,” ujar Muzayyin kepada media.
Danantara: Investor Negara atau Instrumen Politik Baru?
Secara konseptual, Danantara diposisikan sebagai investor negara jangka panjang, terpisah dari mekanisme belanja APBN. Namun, sejumlah pengamat menilai risiko politisasi tetap terbuka, terutama pada fase awal operasional.
Muzayyin—yang juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Mandiri Makassar (YPMM) serta kandidat doktor Universitas Islam Jakarta (UIJ)—menegaskan, kegagalan terbesar Danantara justru terjadi bila dana publik tersebut terseret ke proyek berumur pendek atau sarat kepentingan politik.
“Jika Danantara hanya menjadi perpanjangan kepentingan kekuasaan lima tahunan, maka ia gagal sejak hari pertama,” tegasnya.
Ia menyebut, investasi Danantara semestinya difokuskan pada aset industri berumur panjang, tahan siklus politik, dan memiliki dampak struktural terhadap ekonomi nasional.
Smelter Nikel: Antara Nilai Tambah dan Tarikan Global
Hasil penelusuran menunjukkan, smelter nikel menjadi salah satu kandidat terkuat untuk investasi awal Danantara. Indonesia telah menjelma sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global nikel, terutama untuk industri baterai kendaraan listrik.
Namun, Muzayyin mengingatkan bahwa nilai tambah terbesar tidak lagi berada pada ekspor bijih mentah, melainkan pada produk intermediate seperti mixed hydroxide precipitate (MHP) dan nickel matte.
“Tanpa kontrol negara pada fase hilir, Indonesia hanya akan menjadi pemasok bahan setengah jadi bagi industri global,” ujarnya.
Melalui PT Antam di bawah holding MIND ID, pengembangan smelter nikel dinilai mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Di sinilah, menurut Muzayyin, peran Danantara menjadi krusial.
“Danantara harus bertindak sebagai anchor investor—menurunkan risiko awal proyek dan memastikan kesinambungan pendanaan. Tanpa itu, kendali bisa kembali jatuh ke modal asing,” katanya.
Alumina: Proyek Sunyi Penyangga Industrialisasi
Di luar sorotan nikel, smelter alumina justru dinilai menyimpan makna strategis yang kerap luput dari perhatian publik. Permintaan alumina relatif stabil dan sebagian besar bersumber dari kebutuhan domestik: konstruksi, otomotif, kelistrikan, hingga infrastruktur energi.
Di bawah Inalum, proyek alumina berperan penting dalam menekan ketergantungan impor aluminium yang selama ini membebani neraca perdagangan.
“Alumina mungkin tidak seksi dari sisi margin, tapi ia memberi kepastian industri dan dampak luas bagi ekonomi nasional,” ungkap Muzayyin.
Ia menilai, absennya investasi serius negara di sektor alumina akan membuat agenda industrialisasi berjalan timpang—bertumpu pada komoditas global, namun rapuh di basis industri domestik.
Membaca Pola: Investasi atau Arah Pembangunan?
Investigasi ini menunjukkan, pilihan sektor investasi Danantara bukan sekadar soal keuntungan finansial, melainkan penanda arah pembangunan nasional. Kombinasi nikel dan alumina mencerminkan dua wajah kebijakan: pertumbuhan agresif dan stabilitas jangka panjang.
“Nikel adalah mesin pertumbuhan dengan orientasi global. Alumina adalah jangkar industrialisasi domestik. Negara harus cerdas menyeimbangkan keduanya,” kata Muzayyin.
Ia menambahkan, keputusan awal Danantara akan meninggalkan jejak panjang.
“Jika Rp202 triliun dana publik ditempatkan pada aset industri berumur panjang seperti smelter, maka negara sedang mengunci nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Jika tidak, kita hanya mengulang kesalahan lama dengan wajah baru,” ujarnya.
Smelter sebagai Pernyataan Politik Ekonomi
Bagi Muzayyin, smelter bukan sekadar infrastruktur industri.
“Smelter adalah pernyataan politik ekonomi. Ia menjawab satu pertanyaan mendasar: apakah Indonesia sungguh-sungguh membangun fondasi industrialisasi, atau sekadar mengelola komoditas,” tegasnya.
Tanpa transparansi dan disiplin investasi, Danantara berpotensi menjadi simbol besar tanpa dampak struktural. Sebaliknya, bila keputusan awal tepat, Danantara bisa menjadi pengunci arah pembangunan nasional untuk puluhan tahun ke depan.
“Tahun 2026 bukan hanya awal operasional Danantara. Ia adalah momen pembuktian,” pungkas Muzayyin.
