SERANG – Proyek pembangunan Tol Serang–Panimbang kembali menjadi sorotan. Meski masuk dalam daftar proyek strategis nasional, hingga kini penyelesaiannya masih dibayangi ketidakpastian pendanaan dan persoalan lahan yang belum sepenuhnya tuntas. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat penyelesaian proyek yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Banten bagian selatan.
Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, secara terbuka mengungkapkan persoalan tersebut saat kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke lokasi pembangunan tol di Serang, Banten. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung progres fisik proyek sekaligus mengidentifikasi hambatan yang selama ini menyebabkan pembangunan berjalan tidak optimal.
Dari hasil peninjauan lapangan, DPR menemukan bahwa proyek Tol Serang–Panimbang masih membutuhkan tambahan anggaran yang tidak sedikit. Hamka menyebutkan, terdapat kekurangan dana sekitar Rp1,6 triliun yang hingga kini belum diputuskan secara jelas sumber pembiayaannya.
“Kalau keputusan pendanaannya tidak segera diambil, ini berpotensi kembali stagnan,” ujar Hamka kepada Parlementaria, Kamis (22/1/2025).
Menurutnya, kebutuhan tambahan anggaran tersebut tidak muncul tanpa sebab. Sejumlah faktor lapangan disebut berkontribusi terhadap membengkaknya biaya proyek, mulai dari penyesuaian teknis konstruksi, tantangan kondisi geografis, hingga proses pembebasan lahan yang belum sepenuhnya rampung. Faktor-faktor ini, kata Hamka, menunjukkan bahwa perencanaan awal belum sepenuhnya mampu mengantisipasi dinamika di lapangan.
Dalam konteks tersebut, DPR menilai kejelasan skema pembiayaan menjadi titik krusial. Hingga kini, belum ada kepastian apakah tambahan dana akan dipenuhi melalui APBN, pinjaman dalam negeri, atau skema pembiayaan alternatif lainnya. Ketidakpastian ini dinilai berdampak langsung terhadap ritme pekerjaan di lapangan.
“Yang kami soroti bukan hanya besarannya, tetapi kepastiannya. Tanpa kepastian sumber dana, kontraktor juga tidak bisa bergerak maksimal,” tegas legislator Fraksi Partai Golkar itu.
Selain persoalan anggaran, Komisi V DPR RI juga menemukan bahwa pembebasan lahan masih menjadi kendala struktural yang belum sepenuhnya terurai. Hamka menilai, selama persoalan lahan tidak diselesaikan hingga tingkat tapak, suntikan anggaran sekalipun berisiko tidak efektif.
“Kalau lahannya belum beres, mau ada tambahan dana sebesar apa pun, pembangunan tetap tidak akan optimal,” katanya.
Temuan lapangan tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa proyek Tol Serang–Panimbang berpotensi kembali mengalami perlambatan, sebagaimana yang terjadi pada periode-periode sebelumnya. Padahal, tol ini diharapkan menjadi akses utama menuju kawasan pariwisata dan pusat-pusat ekonomi baru di Banten selatan.
Hamka menegaskan, Komisi V DPR RI akan terus mengawal proyek ini melalui fungsi pengawasan, termasuk mendorong pemerintah segera mengambil keputusan strategis terkait pendanaan dan percepatan penyelesaian lahan. DPR, menurutnya, berkepentingan memastikan proyek strategis nasional tidak berlarut-larut tanpa kejelasan arah.
“Tol ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi menyangkut manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Karena itu, kami ingin ada kepastian, bukan sekadar rencana,” pungkasnya.
