POHUWATO– Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, secara resmi menyurati dan melaporkan kepada Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, terkait insiden banjir yang terus berulang di Kabupaten Pohuwato.
Mikson menegaskan, banjir di Pohuwato bukan lagi kejadian biasa.
Ia menyebut pola banjir sudah menjadi siklus bulanan yang semakin mengkhawatirkan dan berdampak langsung pada keselamatan serta kehidupan masyarakat.
“Setiap musim hujan, banjir selalu datang. Warga hidup dalam ketidakpastian. Ini tidak bisa terus dibiarkan,” ujar Mikson.
Dalam surat yang dikirimkan kepada Gubernur, Mikson menguraikan dugaan kuat bahwa aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hulu menjadi salah satu penyebab utama banjir.
Ia menyoroti penggunaan alat berat yang merusak daerah aliran sungai dan mempercepat pendangkalan.
Menurutnya, pembukaan lahan tambang menggunakan alat berat secara terus-menerus telah menghilangkan fungsi resapan air dan mempersempit alur sungai.
Akibatnya, saat hujan dengan intensitas tinggi turun, air dengan cepat meluap ke pemukiman warga.
“Alat berat di tambang ilegal jelas berdampak besar. Sungai rusak, hutan terbuka, akhirnya air mudah meluap,” katanya.
Mikson juga memasukkan dalam laporannya soal korban jiwa di lokasi tambang ilegal Pohuwato.
Ia menilai, kecelakaan kerja di PETI dan banjir yang terus berulang menunjukkan persoalan serius yang saling berkaitan antara kerusakan lingkungan dan lemahnya pengawasan.
“Sudah ada korban di tambang ilegal, dan sekarang banjir terus terjadi. Ini alarm keras yang berulang-ulang,” tegas Mikson.
Ia menekankan, kondisi tersebut harus segera direspons dengan langkah nyata.
Menurutnya, keterlambatan penanganan hanya akan memperbesar risiko kerugian, baik material maupun korban manusia.
“Kalau tidak segera diambil tindakan, warga akan terus dirugikan. Jangan tunggu korban berikutnya baru bergerak,” ujarnya.
Mikson mengungkapkan, laporan dan surat yang ia sampaikan telah mendapat respons dari Gubernur Gorontalo.
Pemerintah provinsi, kata dia, berencana melakukan penertiban bersama aparat penegak hukum terhadap aktivitas tambang ilegal.
Ia berharap rencana tersebut tidak berhenti pada wacana.
Mikson menegaskan perlunya tindakan tegas, terukur, dan berkelanjutan agar dampak banjir bisa ditekan dan aktivitas tambang ilegal benar-benar dihentikan.
“Respons sudah ada, tapi yang dibutuhkan sekarang adalah aksi di lapangan. Penertiban harus tegas dan konsisten,” katanya.
Sebagai wakil rakyat, Mikson menyatakan akan terus mengawal persoalan ini.
Ia memastikan DPRD Provinsi Gorontalo akan mendorong pengawasan ketat dan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.
“Ini soal keselamatan warga Pohuwato dan masa depan lingkungan. Banjir dan korban di tambang ilegal tidak boleh terus menjadi cerita berulang,” pungkas Mikson.
