Ciputat – Pengamat pendidikan dan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum HMI MPO Cabang Ciputat, Khoirul Ulum, menyoroti perayaan kemerdekaan yang tengah dirayakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dalam pandangannya, Khoirul Ulum merasa prihatin melihat ketidaksetaraan yang dialami oleh para guru honorer yang seolah tidak mendapatkan perhatian serius, terutama dalam hal kompensasi. Baginya, perbedaan antara guru PNS dan honorer seharusnya tidak sepatutnya menjadi penyebab disparitas yang diabaikan.
Guru-guru, khususnya honorer, merasa dilema dalam menggunakan Kurikulum Merdeka saat mereka sendiri belum merdeka secara finansial. Hal ini menjadi bentuk ketidakadilan dan ketidakpedulian pemerintah terhadap tenaga pengajar honorer. Data mencatat bahwa saat ini terdapat 731.524 guru honorer yang terdaftar di KemenPAN RB, dan jumlah ini belum mencakup daerah-daerah yang belum terdata.
“Fakta ini mengindikasikan bahwa sekitar 1 juta lebih guru honorer masih berjuang tanpa kemerdekaan finansial, menciptakan paradoks terhadap konsep “merdeka belajar” yang dianjurkan,” ujar Khoirul Ulum dalam keterangan persnya, Rabu (16/8/23).
Berdasarkan informasi dari Kepala Eksekutif Pengawasan Prilaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, angka penjeratan pinjaman online oleh guru mencapai 42%. Disinyalir salah satu faktornya adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap penghasilan guru, khususnya guru honorer.
Fenomena ini memang mengejutkan, mengingat peran penting guru dalam membentuk generasi cerdas yang mendukung pertumbuhan negara. Maka seharusnya pengorbanan mereka tidak diabaikan, melainkan mendapatkan perhatian yang layak.
Khoirul Ulum menyampaikan gagasan untuk pemerintah, yakni pembuatan kebijakan gaji minimal berdasarkan UMR setiap daerah bagi guru, termasuk honorer. Langkah ini akan memastikan bahwa sekolah, baik di bawah pemerintah maupun yayasan, dapat menggunakan anggaran pendidikan dengan adil. Dia juga menyarankan adanya anggaran khusus untuk gaji guru honorer guna menjamin penghidupan mereka.
Meski mengetahui kendala pengawasan anggaran di dunia pendidikan, Khoirul Ulum berpendapat bahwa hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk memotong kesejahteraan para guru demi kepentingan pribadi.
Dalam mengakhiri pandangan, ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata. Membuat kebijakan yang memperhatikan para guru honorer dengan memberikan gaji yang sesuai adalah langkah yang perlu diambil. Dengan begitu, mereka tidak hanya merdeka dalam sistem pendidikan, tetapi juga secara ekonomi.
“Saya meyakini bahwa pemerintah memiliki kapasitas untuk memberikan upah yang pantas kepada seluruh guru honorer di Indonesia,” pungkasnya.
